REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Agus Sartono menegaskan pemerintah tidak berkeinginan untuk melakukan impor guru. Ia menjelaskan, yang ingin pemerintah lakukan adalah agar mendatangkan guru atau instruktur dari luar untuk melatih guru di Indonesia.
"Tidak ada keinginan kita mengimpor guru. Karena guru asing disuruh mengajar dengan kita di sini dengan gaji sama dengan kita di sini mana ada yang mau. Jadi hanya TOT (Training of Trainers) saja," kata Agus dalam konferensi pers di Kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Senin (13/5).
Ia menjelaskan, selama ini pemerintah memang sudah mengirimkan guru untuk belajar di luar negeri mengikuti kuliah pendek atau short course. Pada Februari 2019 lalu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sudah mengirimkan 1.200 guru ke luar negeri untuk mengikuti short course.
Namun, menurut Agus program tersebut lebih mahal daripada mendatangkan guru pelatih langsung dari luar negeri. Ia mengatakan, biaya mengirim 20 ribu guru ke luar negeri lebih mahal daripada mendatangkan guru dari luar untuk melatih guru di Indonesia. Sehingga pilihan mendatangkan guru pelatih dianggap relevan.
Selain itu, Agus melanjutkan, tidak semua guru Indonesia memiliki kemampuan bahasa yang cukup ketika dikirim ke luar negeri. Apabila kendala bahasa ini terjadi, ditakutkan daya serap guru tidak memiliki daya serap yang baik ketika dikirim keluar negeri mengiktui short course.
"Itu adaptable. Mungkin dengan mendatangkan expert ke dalam negeri dengan didampingi fasilitator sehingga cakupannya luas, lebih efisien dan mengatasi kendala bahasa," kata dia.
Meskipun demikian, Agus mengatakan ide ini masih akan terus dibahas. "Kami meluruskan bahwa tidak ada upaya untuk menggantikan guru Indonesia dengan guru asing. Kalau TOT biasa dilakukan di perguruan tinggi juga lewat pertukaran dosen. Nah itu, jadi kita datangkan guru dari luar untuk melatih guru-guru kita," kata Agus menegaskan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika