Sunanto menyadari bahwa siapa pun boleh menyampaikan temuan terkait dugaan kecurangan pemilu dan hal tersebut sah-sah saja. Namun, dia mengingatkan, temuan tersebut harus didasarkan pada fakta dan data. Seluruh kader Pemuda Muhammadiyah, kata Sunanto, diimbau untuk tetap menggunakan akal sehatnya.
“Agar melaksanakan sesuai mekanisme hukum dan tidak melakukan cara-cara yang di luar nalar bermuhammadiyah dan Pemuda Muhammadiyah. Fakta hukum harus menjadi dasar dan itu menjadi ranah perjuangan,” katanya.
Sunanto menambahkan, pemilu serentak 2019 ini harus dievaluasi total. Evaluasi ini tidak hanya meliputi meninggalnya ratusan petugas pemilu, tetapi juga termasuk sistemnya.
“Jadi, yang menyebabkan semua itu tata cara dan perilaku sistem pemilunya, yang berakibat fatal atau mekanisme rekrutmennya. Bisa jadi ini karena kelelahan atau karena umurnya dan memang sudah sakit-sakitan. Ini kan enggak ada mekanismenya, jadi harus dievaluasi menyeluruh,” ujar dia.
Sunanto mengatakan, pemilu kali ini berbeda dari pemilu sebelumnya karena diselenggarakan secara serentak, mulai dari tingkat pusat sampai daerah. “Dan waktu pembentukan KPPS ini ada pembatasan, hanya dua kali, dan juga putusan MK (Mahkamah Konstitusi) yang harus kontinyu tak boleh istirahat tak boleh ada jeda,” ujarnya.
Sementara itu, pemilu sebelumnya, kata Sunanto, ketika sudah pukul 12.00 WIB tepat, tempat pemungutan suara ditutup. “Kalau sekarang itu harus dilayani dan perhitungannya 24 jam. Ini pascaputusan MK,” kata dia.
Sunanto mendukung usulan agar pemilu serentak berikutnya dibuat serentak di tiap tingkat daerah, mulai dari kabupaten/kota sampai level pusat. Hal tersebut diperlukan agar ada jeda dalam penyelenggaraannya.
“Kalau ada partai yang gagal di tingkat bawah maka dorongan publiknya untuk yang tingkat atasnya jangan (gagal juga) dong. Jadi, tidak melihat figur tapi lihat sistem karena pengaruh figur itu juga dipengaruhi sistem kepartaian karena pasti ada kebijakan partai dalam setiap kebijakan orang yang dipilih,” ujar dia.
Juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Andre Rosiade menegaskan, pihaknya tidak pernah merencanakan people power. BPN selalu mengambil langkah sesuai konstitusi dalam proses Pemilu.
"Saya tegaskan, BPN Prabowo-Sandi tidak pernah punya rencana people power untuk mengintimidasi penyelenggara Pemilu. Semua langkah kami adalah konstitusional," kata Andre di Jakarta, Jumat (10/5).
BACA JUGA: News Analysis Khas Perspektif Republika.co.id: Klik di Sini
Dia menegaskan, BPN akan selalu mengambil langkah yang sesuai konstitusi dalam proses Pemilu. Langkah itu menurut dia akan ditegaskan dengan melapor ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
(ed: mas alamil huda)
Ikuti Whatsapp Channel Republika
