REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir, menanggapi isu pengerahan massa atau people power yang digulirkan terkait penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. Dia meyakini semua pihak akan melakukan rekonsiliasi ihwal Pemilu 2019.
“Saya percaya bangsa Indonesia dan para elite bangsa itu semakin hari akan semakin mengarah pada rekonsiliasi kerukunan dan persatuan. Di sana-sini ada perbedaan itu, terus diusahakan agar masing-masing berdialog,” kata dia di kampus Intitut Teknologi dan Bisnis (ITB) Ahmad Dahlan, Ciputat, Tangerang Selatan, Ahad (12/5).
Haedar dalam kesempatan itu juga mengimbau para elite di negeri ini supaya makin santun dan menunjukkan sikap yang uswatun-hasanah. “Saya percaya bahwa jiwa kenegarawanan itu akan menjadi karakter kolektif elite di Indonesia,” ujar dia.
Isu pengerahan masssa agar turun ke jalan sebagai wujud protes terhadap penyelenggaraan Pemilu 2019 menguat dalam beberapa pekan terakhir. Sejumlah kalangan tidak setuju atas isu itu karena hal itu dinilai justru membuat perpecahan sesama anak bangsa. Salah satunya adalah Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siradj.
Said mengatakan, aksi turun ke jalan itu tidak perlu dan tidak ada gunanya. “Kalau dari NU, itu saya larang betul untuk ikut kegiatan tersebut,” kata dia.
Aksi seperti itu, menurut Said, jika dilakukan justru bisa menyebabkan kegaduhan. Menurut dia, saat ini masyarakat harus menunjukkan kepada dunia internasional bahwa umat Islam bisa sukses berdemokrasi. Dia tidak ingin nasib umat Muslim di Indonesia seperti di wilayah Arab. “Empat puluh tahun perang,” ujar dia.
Said mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga keamanan dan perdamaian. Siapa pun yang menang, dialah presiden bagi seluruh rakyat Indonesia. “Harus kita terima dengan dewasa, lapang dada, berbesar hati. NU percaya pada KPU, Bawaslu, TNI, dan Polri,” kata dia.
Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, Sunanto, mengatakan, pengerahan massa bukan solusi atas persoalan sengketa Pemilu 2019 ini. Menurut dia, satu-satunya jalan terbaik untuk menyelesaikan sengketa tersebut melalui jalur hukum.
“Mekanisme hukum adalah satu jalan terbaik, bukan people power solusinya karena instrumen hukum kenegaraan dan hukum itu sudah ada dan sudah dipenuhi semua,” kata dia.
Sunanto melanjutkan, jika ada pihak yang menemukan dugaan kecurangan Pemilu 2019 berdasarkan data dan fakta, yang bersangkutan harus menggunakan jalur hukum terlebih dahulu. “Jangan people power dulu terus hukum ditinggalkan. Seharusnya hukum didahulukan,” kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
