REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, Sunanto menilai, Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2019 ini harus dievaluasi total. Evaluasi ini tidak hanya meliputi meninggalnya ratusan petugas pemilu, tetapi juga termasuk sistemnya.
"Jadi yang menyebabkan semua itu kan tata cara dan perilaku sistem pemilunya, yang berakibat fatal atau mekanisme rekrutmennya. Bisa jadi ini karena kelelahan, atau karena umurnya dan memang sudah sakit-sakitan. Ini kan enggak ada mekanismenya, jadi harus dievaluasi menyeluruh," ucapnya di Ciputat, Tangerang Selatan, Ahad (12/5)
Sunanto mengakui pemilu kali ini berbeda dari pemilu sebelumnya karena diselenggarakan secara serentak, mulai dari tingkat pusat sampai daerah. "Dan waktu pembentukan KPPS ini kan ada pembatasan, hanya dua kali. Dan juga putusan MK (Mahkamah Konstitusi) yang harus kontinyu tak boleh istirahat tak boleh ada jeda," katanya.
Sementara pemilu sebelumnya, papar Sunanto, ketika sudah pukul 12.00 tepat maka tempat pemungutan suara itu ditutup. "Kalau sekarang itu harus dilayani dan perhitungannya 24 jam. Ini pasca-putusan MK," ungkap dia.
Sunanto juga mengkritik pemberlakuan peraturan perundang-undangan yang mendekati waktu tahapan pemilu. Pembentukan Undang-undang yang menaungi Pemilu juga harus dari jauh-jauh hari. "Sehingga antisipasi pelaksanaan pemilunya itu agak (leluasa). Kalau sekarang kan dua hari sebelum masa tahapan pemilu itu harus dilaksanakan (karena) baru diketuk," jelasnya.
Sunanto juga mendukung usulan agar Pemilu Serentak berikutnya dibikin serentak di tiap tingkat daerah, mulai dari kabupaten/kota sampai level pusat. Ini diperlukan agar ada jeda dalam penyelenggaraannya.
"Kalau ada partai yang gagal di tingkat bawah maka dorongan publiknya untuk yang tingkat atasnya jangan (gagal juga) dong. Jadi tidak meliha figur tapi lihat sistem. Karena pengaruh figur itu juga dipengaruhi sistem kepartaian. Karena pasti ada kebijakan partai dalam setiap kebijakan orang yang dipilih," papar dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
