REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menawarkan kerja sama dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI untuk mengungkap penyebab meninggal dunia para anggota KPPS dalam Pemilu 2019. Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) PP Muhammadiyah, dalam surat resmi kepada Bawaslu RI pada Kamis (9/5), mengusulkan aksi ‘Mitigasi Kesehatan KPPS Pemilu 2019’.

Wakil Ketua Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah, Manager Nasution membenarkan surat kepada Bawaslu tersebut. “Iya, betul surat PP Muhammadiyah kepada Bawaslu tersebut,” kata dia, Jumat (10/5). Dalam surat itu, aksi Mitigasi Kesehatan Petugas KPPS Pemilu 2019, sebagai respons dan kepedulian PP Muhammadiyah, terhadap salah satu persoalan dampak dari pesta demokrasi serempak tahun ini.

Yaitu, masifnya jumlah petugas KPPS yang meninggal dunia. PP Muhammadiyah, mengaku prihatin dan tergerak untuk melakukan penyelidikan bersama Bawaslu untuk mengungkap. “Tujuannya untuk mengetahui penyebab meninggal dunia, dan sakit yang dialami oleh petugas (KPPS) dengan menggunakan metode ilmiah, berbasis data, serta fakta yang dapat dipertanggungjawabkan,” begitu tulis surat PP Muhammadiyah kepada Bawaslu.

PP Muhammadiyah, dalam tawaran penyelidikan bersama Bawaslu kali ini, menjanjikan keterlibatan sumber daya yang mapan di internasl ormas Islam terbesar di Indonesia tersebut. PP Muhammadiyah, akan melibatkan 103 Rumah Sakit (RS) PKU Muhammadiyah yang beroperasi di seluruh Indonesia dalam aksi mitigasi mengungkap penyebab meninggal dunia para KPPS.

Tak cuma itu, PP Muhammadiyah, yang juga membangun banyak perguruan tinggi serta universitas, akan melibatkan akademisi profesional dari 13 fakultas kedokteran kampus-kampus Muhammadiyah di seluruh Indonesia. “Kerja sama kepada Bawaslu membentuk tim mitigasi ini, sebagai bahan evaluasi dan mencegah terjadinya kejadian (angka masif meninggal dunia) pada pemilu berikutnya.”

Menurut data Komisi Pemilihan Umum (KPU), sampai Rabu (8/5), tercatat 456 petugas KPPS meninggal dunia di seluruh Indonesia sejak gelaran pemilu serentak 17 April lalu. Angka meninggal dunia tersebut, belum termasuk 25 personel kepolisian yang gugur selama bertugas menjalankan keamanan Pilpres dan Pileg 2019. Jumlah meninggal dunia itu, dikhawatirkan bertambah. Karena KPU pun mencatat, sampai Rabu (8/5) sebanyak 3.658 petugas KPPS yang sakit.

KPU menyampaikan, masifnya angka petugas KPPS yang meninggal dunia lantaran kelelahan selama bertugas melaksanakan tahapan-tahapan pemilu. Mabes Polri pun punya analisa yang sama atas puluhan petugasnya yang gugur selama pengamanan pemilu. Angka tinggi petugas pemilu yang meninggal dunia, naik empat kali lipat dari  petugas KPPS yang meninggal dunia dalam catatan Pemilu 2014 lalu yang berjumlah 144 orang.

Masifnya angka meninggal dunia para penyelenggara pemilu tahun ini, dinilai janggal oleh banyak kalangan. Bahkan Komnas HAM akan melakukan penyelidikan mandiri di tiga wilayah pemilihan, untuk mencari penyebab medis petugas KPPS yang gugur. “Kita akan melaksanakannya (penyelidikan) di wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Banten,” begitu kata Wakil Ketua Komnas HAM Hariansyah saat mengunjungi KPU, Rabu (8/5).

Ikuti Whatsapp Channel Republika