REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mabes Polri menganalisa seruan people power ditunggangi oleh kelompok terorisme di dalam negeri. Juru Bicara Mabes Polri Brigjen Dedi Prasetyo mengatakan, kelompok garis keras Jamaah Ansharut Daulah (JAD) menunggu momentum untuk melaksanakan aksi terorisme.
Dedi mengatakan momen tersebut bersamaan dengan aksi massa penolakan hasil Pemilu 2019 oleh salah satu kontestan Pilpres 2019. “Menjelang tanggal penentuan hasil pemilu ini, akan ada banyak aksi massa yang mereka manfaatkan. Ini merupakan suatu momentum kelompok terorisme untuk melakukan serangan,” kata Dedi di Mabes Polri, Kamis (9/5).
Penentuan hasil Pemilu 2019 akan mencapai puncaknya pada 22-24 Mei mendatang. Menuju ke hari penentuan tersebut, sejumlah tokoh dan simpatisan politik salah satu pasangan capres/cawapres menyerukan people power.
Dedi menerangkan, selama ini JAD dianggap sebagai kelompok ekstrem di dalam negeri yang paling berbahaya. Anggota dan simpatisan kelompok tersebut terkonsentrasi di banyak tempat di Indonesia.
Kelompok tersebut mulai bekerja sama dengan Mujahidin Indonesia Timur (MIT) di Sulawesi Tengah (Sulteng). MIT pernah dipimpin Imam Santoso dan sudah dinyatakan tewas. JAD dipimpin Maman Abdurrahman yang kini menunggu eksekusi mati.
Kini, MIT dipimpin Ali Kolora. Mereka bergerilyawan di Poso, dan sekitarnya melawan Polri dan TNI. Simpatisan JAD melakukan aksi terorisme dengan cara mandiri selepas tertangkapnya Maman.
Pekan lalu, Datasemen Anti-teror Mabes Polri (Densus 88) menangkap sejumlah anggota JAD di Bekasi, Tegal, dan Lampung, serta di Bitung, Sulawesi Utara (Sulut). Yang tertangkap di Sulut, Polri menyebutkan, hendak bergabung bersama MIT di Poso.
Penangkapan JAD di Sulut, merembet ke aksi Densus menangkap sejumlah simpatisan JAD di Bekasi, dan Tegal. Total anggota JAD yang tertangkap selama pekan lalu, berjumlah delapan orang.
Satu orang di Bekasi dinyatakan tewas lantaran hendak melawan polisi dengan meledakkan diri. Dalam konferensi persnya pada Senin (6/5), Dedi mengatakan, JAD di Bekasi, terafiliasi kegiatannya dengan JAD di Lampung.
“Mereka merencanakan aksi-aksi terorisme yang lebih besar,” kata Dedi.
Ia mengatakan, selama ini simpatisan dan anggota JAD, memang kerap menjadikan markas dan anggota kepolisian sebagai sasaran terorisme. Serangan berupa ledakan bom bunuh diri, penikaman, atau bentuk terorisme lainnya.
“Mereka masih konsisten melakukan aksi dengan sasaran aparat kepolisian,” ujar Dedi.
Akan tetapi, Dedi mengatakan, rencana besar yang disusun JAD kali ini tak cuma bakal menyasar personel kepolisian. JAD akan menyasar masyarakat sipil untuk membuat situasi rusuh dan tak aman.
“Mereka (JAD) menginginkan chaos. Kalau bisa merembet ke mana-mana. Karena dengan chaos, anggota-anggota JAD di tempat lain akan bangkit ikut melakukan aksi terorisme,” ujar Dedi.
Perwira bintang satu itu mengatakan, kerusuhan yang diinginkan JAD dari aksi terorisme yang mereka lakukan untuk membuat Indonesia seperti situasi di Suriah, Irak, atau Malawi. “Konsep mereka seperti itu,” sambung Dedi.
Tak ingin aksi terorisme JAD terwujud, Dedi meminta agar upaya untuk melakukan aksi people power disetop. Namun, Polri pun tetap melakukan pengejaran sejumlah sel-sel JAD yang berencana menunggangi rencana penolakan hasil Pemilu 2019.
Ikuti Whatsapp Channel Republika