REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Calon wakil presiden 01 KH Ma'ruf Amin mengisyaratkan adanya gerakan melawan konstitusi negara terkait hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. Kiai Ma'ruf pun berharap agar wacana people power terkait hasil Pemilu 2019 dapat diredam.

"Bangsa tetap dalam kerangka konstitusi dan hukum dalam semua masalah, termasuk Pileg dan Pilpres. Jangan sampai keluar," katanya pada wartawan usai mengunjungi Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri, Kamis (9/5).

Ulama besar PBNU itu khawatir munculnya gerakan anarkis bila langkah di luar jalur hukum ditempuh dalam menyikapi hasil pemilu 2019. Ia berupa agar penuntut hasil pemilu diarahkan ke jalur yang tepat.

"Ini bahaya, bagaimana kami dorong kembali pada jalur konstitusi. Bahaya kalau enggak lewat jalan itu ya anarkis," tambahnya.

Kiai Ma'ruf juga mengutarakan harapan agar hasil pemilu 2019 dapat diterima oleh semua pihak. Bila ada keberatan, ia berharap prosesnya ditempuh lewat jalur hukum yang berlaku.

Di sisi lain, Ma'ruf juga membicarakan tentang penguatan nilai Pancasila saat bertemu Megawati. Keduanya sempat bernaung dalam satu organisasi yang sama yaitu Badan Penguatan Ideologi Pancasila (BPIP).

"Kita tadi terus penguatan pada Pancasila agar seluruh bangsa jangan sampai ada tidak komitmen pada Pancasila sebagai dasar negara," kata dia.

Saat disindir soal rencana pertemuan dengan kubu 02, Kiai Ma'ruf hanya memberi sinyal belum akan dilakukan dalam waktu dekat. "Kita tunggu setelah tanggal 22 Mei (ketemu Prabowo-Sandi). Kalau sudah diumumkan (KPU) baru ada langkah konkret," ucapnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika