Rabu 08 May 2019 11:36 WIB

Alat Penindakan Kericuhan di Sejumlah Daerah Masih Terbatas

Alat penindakan kericuhan juga masih harus diperbaharui.

Rep: Febrianto Adi Saputro/ Red: Muhammad Hafil
Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto (tengah) didampingi Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian (kanan) dan Asops Panglima TNI Mayjen TNI Ganip Warsito (kiri) berbicara saat rapat kerja bersama Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (7/5/2019).
Foto: Antara/Reno Esnir
Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto (tengah) didampingi Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian (kanan) dan Asops Panglima TNI Mayjen TNI Ganip Warsito (kiri) berbicara saat rapat kerja bersama Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (7/5/2019).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menegaskan bahwa dirinya telah memerintahkan satuannya untuk untuk melakukan langkah antisipasi pascapemilu. Namun ia mengakui bahwa sejumlah alat penindakan huru-hara atau kericuhan di beberapa kota masih terbatas.

"Kebutuhan akan alat penindakan huru-hara di beberapa kota masih terbatas dan perlu diperbaharui, ini sebagai laporan Pak Ketua," kata Hadi dalam rapat kerja evaluasi pemilu bersama DPD, Selasa (7/5).

Baca Juga

Hadi tidak menyebutkan di wilayah mana saja wilayah yang dimaksud. Selain itu, ia menambahkan, indeks biaya pada pergeseran satuan TNI dari pangkalan menuju ke titik pengamanan yang telah ditentukan belum ada. Sehingga TNI harus membuat indeks pembiayaan pergeseran pasuka sendiri.

Hadi menjelaskan, dalam pelaksanaan pemilu serentak kali ini TNI mendapat dukungan anggaran dari Kementerian Keuangan sebesar Rp 400.075.185.000.  Dengan rincian anggaran satuan kerja untuk BAIS TNI sebesar Rp 100.029.855.000 dan anggaran Sops TNI sebesar Rp 300.045.330.000.

Kendati dihadapkan sejumlah alat pendukung, Hadi mengungkapkan melalui satuan-satuannya dirinya telah melakukan langkah-langkah antisipatif. Langkah tersebut antara lain melaksanakan pengumpulan data dan pemetaan adanya potensi konflik maupun indikasi pengarahan massa di masing-masing wilayah.

Melalui pembinaan teritorial, Hadi mengaku juga telah memerintahkan tiap satuan kewilayahannya untuk membangun kedewasaan politik masyarakat. Ia pun meminta kepada para bintara pembina desa (Babinsa) untuk menyadari masyarakat bahwa perbedaan politik di tengah masyarakat adalah hal yang lumrah.

"Demikian pula terhadap proses yang berlangsung merupakan bagian dari kedewasaan politik berbangsa dan bernegara," ujarnya.

Kemudian, Hadi juga memerintahkan kepada seluruh satuan TNI untuk melaksanakan deteksi dini, cegah dini temu cepat, dan lapor cepat setiap perkembangan situasi yang terjadi di wilayah-wilayah tertentu. Ia juga memastikan TNI akan terus melaksanakan patroli bersama polri dalam rangka cipta kondisi wilayah.

"TNI akan menyiagakan pasukan cadangan  dan Alutsista yang siap memberikan bantuan jika terjadi konflk," tutur. (Febrianto Adi Saputro)

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement