REPUBLIKA.CO.ID, PALANGKARAYA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) melaksanakan ibadah shalat tarawih di Masjid Darul Arqam, Palangkaraya, Kalimantan Tengah pada Selasa (7/5) malam. Jokowi sendiri tiba di Bandara Tjilik Riwut pukul 16.00 WIB setelah menempuh perjalanan udara dari Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Di Kalteng, Presiden dijadwalkan akan meninjau sejumlah titik yang dicalonkan menjadi lokasi baru ibu kota pemerintahan RI.
"Presiden akan bermalam di Kota Palangkaraya, untuk melanjutkan rangkaian kunjungan kerja keesokan harinya. Di antaranya meninjau lokasi yang menjadi alternatif rencana pemindahan ibu kota," kata Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Selasa (7/5).
Sebelumnya di Kaltim, Presiden sempat meninjau kawasan Bukit Soeharto yang berlokasi di Kawasan Taman Hutan Raya, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara. Lokasi ini juga dijagokan menjadi ibu kota baru pemerintahan. Selama peninjauan berlangsung, Kepala Negara mendapatkan paparan dari Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Hadi Mulyadi dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kaltim Zairin Zain.
"Memang ada beberapa lokasi yang sudah kira-kira 1,5 tahun ini dikaji yang salah satunya adalah di Kalimantan Timur yang kurang dan lebih kita datangi siang hari ini," ujar Presiden mengawali penjelasannya kepada para jurnalis.
Kepala Negara menyebut bahwa wilayah yang dikunjunginya itu memiliki sejumlah keunggulan. Di antaranya ialah kelengkapan infrastruktur pendukung yang telah tersedia di sekitar kawasan. Keberadaan sarana pendukung tersebut disebutnya dapat menghemat biaya pembangunan apabila di kemudian hari ditetapkan sebagai ibu kota baru Republik Indonesia.
"Di sini saya melihat semuanya sangat mendukung. Kebetulan ini berada di tengah-tengah jalan tol Samarinda-Balikpapan. Kemudian kalau kita lihat di Balikpapan ada airportnya, Samarinda juga ada airportnya. Sudah enggak buat airport lagi, sudah ada dua. Pelabuhan juga sudah ada," tuturnya.
Meski demikian, Presiden menegaskan bahwa pemindahan dan penyiapan ibu kota baru tidak hanya berkutat pada kesiapan infrastruktur saja. Banyak aspek lain yang masih harus dikaji oleh pemerintah dan dikonsultasikan dengan sejumlah pihak terkait sebelum mengambil keputusan.
"Kajian itu tidak hanya urusan infrastruktur. Ada kajian sosial-politiknya seperti apa. Ini yang perlu dipertajam. Kemudian urusan lingkungan dan kebutuhan air seperti apa. Apakah jauh dari sisi kebencanaan entah banjir atau gempa bumi," katanya. N
Ikuti Whatsapp Channel Republika