REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat properti Ali Tranghanda menilai harga hunian "dekat" stasiun LRT/ MRT atau dikenal sebagai hunian berkonsep Transit Oriented Development (TOD) masih terlalu mahal bagi kebanyakan warga Jakarta. Padahal, kehadiran properti yang terintegrasi dengan (TOD) menjadi salah satu alternatif hunian bagi masyarakat perkotaan di Jakarta sekarang ini untuk mengatasi kemacetan.
Menurut Ali, yang dihubungi pada Senin (6/5), tinggal di hunian yang terintegrasi dengan TOD dapat memangkas waktu tempuh sangat signifikan dan menjadikan lebih produktif. Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch itu mengatakan konsep apartemen TOD memang dikembangkan untuk hal tersebut.
Namun dalam perkembangannya, kata Ali, terdapat beberapa pertimbangan yang membuat apartemen-apartemen ini menjadi tidak memberi manfaat terlalu banyak bagi masyarakat terutama bagi masyarakat yang belum memiliki hunian. Pembangunan apartemen TOD paling tidak dapat mengurangi backlog hunian perkotaan.
Namun, harga yang ditawarkan saat ini sudah paling murah berkisar Rp 500 jutaan untuk tipe studio terkecil. Dengan harga apartemen seperti itu, masyarakat yang bisa membeli bila penghasilannya paling tidak Rp 15 juta/bulan, dan itu bukanlah gaji rata-rata karyawan Jakarta saat ini.
Diperkirakan, rata-rata penghasilan karyawan perkotaan saat ini hanya sebesar Rp7 jutaan/bulan. Dengan gaji tersebut maka properti yang dapat dibeli adalah seharga Rp 250-300 jutaan. Itu pun relatif masih berat.
Dua atau tiga tahun yang lalu, harga apartemen TOD masih ditawarkan dengan harga Rp 250-300 jutaan dan pasar merespons dengan cukup baik. Namun, dengan semakin mahalnya apartemen yang ditawarkan maka tujuan untuk mengurangi backlog semakin menjauh.
Pasar pembeli end user tidak mampu lagi untuk menjangkau harga tersebut. Akibatnya, tergantikan dengan pasar investor yang membeli apartemen tersebut untuk kemudian disewakan lagi kepada para penyewa.
Dengan banyaknya BUMN yang masuk ke pengembangan properti TOD, maka keberpihakan BUMN "Hadir untuk Negeri" dipertaruhkan. Porsi untuk apartemen murah harusnya dapat ditingkatkan, karena tidak semata-mata mendulang untung namun ada misi sosial yang seharusnya dikedepankan oleh BUMN.
Kenaikan harga tanpa disertai dengan kemampuan pasar, membuat mismatch terjadi pada pasar apartemen TOD saat ini. Diyakini tingkat penjualan pun akan mengalami penurunan bila proyek-proyek tersebut hanya berhitung keuntungan di atas kertas tanpa melihat kapasitas pasar yang ada.
"Peran BUMN, BUMD, dan Pemprov DKIseharusnya dapat sejalan untuk menjamin ketersediaan bagi masyarakat pekerja menengah sehingga tatanan kota menjadi lebih baik dan produktif," kata Ali.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
