REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah berpendapat pemerintah tak perlu memindahkan Ibu Kota DKI Jakarta hingga ke luar Pulau Jawa. Menurutnya, pemerintah cukup memindahkan ibu kota ke daerah di sekitar Pulau Seribu dengan mengusung konsep maritim.
"Usul saya mumpung ini ada konsep maritim, pindahin aja ke pinggir dekat-dekat Pulau Seribu," kata Fahri usai buka bersama dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Jakarta, Senin (6/5).
Menurutnya, konsep maritim merupakan konsep yang tepat mengingat saat ini pemerintah juga menggunakan konsep negara maritim untuk menghubungkan antar pulau di Indonesia. Apalagi, lanjutnya, masih ada tanah reklamasi di Teluk Jakarta yang bermasalah dan belum diselesaikan.
Ia berpendapat, pemerintah perlu menyelesaikan tanah reklamasi tersebut kemudian dijadikan sebagai bagian dari pengembangan wilayah baru. Tak hanya itu, pemilihan daerah yang dekat dengan Jakarta juga dinilainya dapat menghemat biaya pembangunan.
"Saya mengusulkan agar dipilihlah seperti Pulau Seribu. Itu lebih masuk akal karena kita mau mendalami konsepsi negara maritim kan. Jadi lebih bagus kalau kita memakai kepulauan sebagai konsep ibu kota kita," ujar dia.
Selain itu, Fahri menilai tak perlu menggunakan istilah pemindahan ibu kota namun cukup menyebutnya sebagai kantor pemerintahan baru. Ia pun mencontohkan Malaysia yang juga melakukan hal serupa dengan memindahkan kantor pemerintahannya ke Putrajaya.
Fahri juga menyebut, konsep pembangunan DKI Jakarta oleh Soekarno ini mengikuti konsep pembangunan di Washington DC, Amerika Serikat. "Makanya kalau kita membaca luas distrik Kolombia itu kan cuma 16x10 km. Dan kalau kita tarik dari gedung DPR sampai ke sini kan lebih kurang sekitar 10 km. Jadi sebenarnya kan sudah merupakan konsep Bung Karno mengenai ibu kota. Apalagi yang mau kita ubah?" katanya.
Dalam acara berbuka puasa bersama para pimpinan lembaga di Istana Negara, Jakarta sore ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan keseriusan pemerintah untuk memindahkan ibu kota baru. Ia juga berjanji akan segera memutuskan rencana ini dan akan berkonsultasi dengan berbagai pimpinan lembaga terkait.
Pemerintah sendiri telah menyiapkan tiga daerah alternatif sebagai lokasi ibu kota baru. Kendati demikian, hingga kini pemerintah belum memutuskan wilayah mana yang akan dijadikan sebagai ibu kota baru.
Ikuti Whatsapp Channel Republika