REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memutuskan melanjutkan penanganan perkara dugaan kecurangan Situng KPU. Pada Selasa (7/5), Bawaslu akan memeriksa KPU dan BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
"Menetapkan, menyatakan laporan pelapor diterima dan ditindaklanjuti dengan sidang pemeriksaan," ujar Ketua Bawaslu Abhan dalam sidang pendahuluan yang digelar di Bawaslu, Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (6/5).
Abhan melanjutkan, sidang akan dilanjutkan pada Selasa pukul 14.00 WIB. "Agenda sidang besok adalah mendengarkan jawaban dari pelapor dan terlapor sekaligus saksi dan bukti dari kedua belah pihak," lanjutnya.
BPN Prabowo-Sandiaga Uno melaporkan dua kasus dugaan kecurangan kepada Bawaslu. Keduanya yakni soal Situng KPU dan soal lembaga hitung cepat (quick count).
Laporan ini dilakukan setelah BPN menemukan dugaan pelanggaran administrasi dalam entry data Situng KPU. Menurut BPN, kesalahan entri data hasil pindai formulir C1 itu mengarah kepada kecurangan yang merugikan paslon Prabowo-Sandiaga Uno.
Sementara itu, kuasa hukum BPN Prabowo-Sandiaga Uno, Maulana Bungaran, dalam petitumnya, meminta Bawaslu menghentikan rekapitulasi hasil pemilu dalam Situng KPU. BPN pun meminta Bawaslu menyatakan KPU terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilu.
"Memerintahkan terlapor menghentikan situng, memerintahkan terlapor hanya melaksanakan penghitungan hasil pemilu secara manual dan berjenjang serta Meminta KPU melaksanakan putusan ini," tegas Maulana.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
