REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Meski pemungutan pemilihan presiden (Pilpres) 2019 secara resmi belum diumumkan tapi sejumlah sinyal manuver politik sudah mulai terlihat. Salah satu yang menjadi sorotan adalah Partai Amanat Nasional (PAN), pengusung pasangan calon Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Wakil Sekjen PAN, Saleh Partaonan Daulay menegaskan, soal masih yakin atau tidak terhadap kemenangan Prabowo-Subianto, PAN akan menunggu perhitungan manual berjenjang yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Oleh karena itu sampai detik ini, PAN fokus mengawal perhitungan suara pemilihan legislatif (pileg) dan pilpres. Kemudian PAN juga belum mau memikirkan hal lain.
“Bagi kami yang pasti adalah perolehan suara partai. Itu harus dikawal. Karena suara itulah nanti yang akan dikonversi menjadi kursi di parlemen," tegas Saleh saat dihubungi melalui pesan singkat, Senin (6/5).
Selain itu Saleh juga membantah PAN sedang bermanuver politik dengan memulai menjaga jarak dengan koalisi pendukung Prabowo-Sandiaga dan mendekati koalisi pemerintah. Ia menegaskan, PAN masih konsisten bersama Prabowo-Sandiaga.
Justru, kata Saleh, yang bermanuver itu adalah pihak luar. Ada pihak-pihak yang menginginkan PAN pisah atau setidaknya merenggangkan hubungan dengan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga.
“Kami merasa tidak ada masalah kok. Komunikasi dengan partai-partai koalisi bagus. Semua berjalan seperti biasa," ujar Saleh.
Partai berlambang Matahari Terbit ini diisukan tengah mendekati calon kuat pemenang Pilpres 2019 yaitu koalisi pemerintah. Bahkan PAN juga dikabarkan meminta jatah kursi pimpinan Majelis Permusyawartan Rakyat (MPR) RI atau Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Kabar tersebut beredar usai Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan melakukan pertemuan dengan calon sekaligus pejawat presiden, Joko Widodo di Istana Presiden beberapa waktu lalu. Dari pengakuan Zulkifli, kedatangannya di Istana dalam rangka pelantikan Murad Ismail dan Barnabas Orno sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku.
Sementara itu Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Abdul Kadir Karding mengungkapkan salah satu isi pertemuan Zulkifli Hasan dengan Presiden Joko Widodo pekan lalu. Karding mengatakan, informasi yang dia peroleh, PAN meminta agar kursi ketua DPR atau MPR tetap diberikan kepada PAN.
"Dari informasi yang saya peroleh di Istana itu ada permintaan pada Pak Jokowi agar PAN mendapatkan bagian pimpinan DPR atau MPR. Itu yang saya dengar informasinya," ungkapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika