REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) meminta wafatnya ratusan anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) tidak dipolitisasi. KPU meminta wafatnya para petugas agar menjadi evaluasi bersama.

"Meninggalnya mereka ini adalah mari kita sama sama evaluasi. Bahwa ada undang-undang yang memerintahkan kita untuk pemilu serentak," kata Komisioner KPU Ilham Saputra di Gedung KPU, Jakarta, Sabtu (4/5) petang.

KPU menyimpulkan, sendiri bahwa penyebab meninggalnya para petugas KPPS itu karena kelelahan akibat beban kerja pemilu serentak. Hal itu, menurut KPU, sudah diatur oleh undang-undang.

"Kebanyakan orang yang meninggal ini adalah orang orang yang kelelahan, dengan loading kerja yang luar biasa. Jadi tidak usah dibawa bawa ke politislah," kata Ilham.

Ilham menyampaikan hal tersebut menanggapi Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi yang menjadinkan jatuhnya korban para anggota KPPS sebagai salah satu poin kritik pada KPU. Untuk diketahui, jumlah anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang wafat kembali bertambah. Berdasarkan data yang diterima dari KPU RI, hingga Sabtu (4/5) sore, jumlah anggota KPPS yang wafat mencapai 440 orang.

"Wafat 440 orang, sakit 3.788 orang, totalnya 4.228 orang," kata Sekretaris Jenderal KPU Arif Rahman melalui keterangan tertulisnya, Sabtu.

Daerah dengan jumlah anggota KPPS tertinggi adalah Jawa Barat dengan jumlah korban 111 orang. Tempat kedua dengan tingkat kematian anggota KPPS tertinggi adalah Jawa Tengah dengan 62 orang. Sementara, daerah dengan tingkat kematian tertinggi adalah Jawa Timur dengan 39 jiwa. 

Adapun, daerah dengan jumlah anggota KPPS sakit tertinggi adalah Jawa Tengah dengan jumlah 590 orang. Di tempat kedua adalah Jawa Barat dengan jumlah 550 orang. Sementara di tempat ketiga adalah Sulawesi Selatan dengan jumlah 372 orang.

Ikuti Whatsapp Channel Republika