REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi menyebutkan, bahwa Komandan Kogasma Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tidak memberi tahu mereka dan tidak memberi konfirmasi soal rencana pertemuan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Seperti diketahui pertemuan antara keduanya berlangsung di Istana Merdeka pada Kamis (2/5).
"Mas AHY tidak ada izin dan konfirmasi ke kami soal rencana pertemuan tersebut," kata Juru bicara BPN Prabowo-Sandi, Andre Rosiade, di Jakarta, Sabtu (4/5).
Namun demikian, lanjut dia, mereka telah mendapatkan informasi dari Sekjen DPP Partai Demokrat Hinca Pandjaitan, bahwa, Partai Demokrat tetap berada dalam Koalisi Indonesia Adil dan Makmur yang mendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. "Kami percaya pada pernyataan Bang Hinca yang menyatakan tetap berkomitmen dalam koalisi Indonesia Adil dan Makmur," kata Rosiade.
Terlebih, lanjut dia, pertemuan antara AHY dan capres petahana Jokowi hanya bersifat pribadi dan tidak membawa institusi partai. "Namun, kami menghormati pertemuan itu. Kami tetap berpegang pada pernyataan sekjen Demokrat bahwa akan tetap berkoalisi dengan kami," tuturnya.
Juru debat BPN Prabowo-Sandi, Saleh Daulay, menilai pertemuan Jokowi dan AHY terjadi dalam konteks politik kebangsaan dan pembicaraannya tidak harus terkait politik praktis. "Pembicaraannya tidak harus soal politik praktis, tetapi bisa juga soal politik kebangaan secara lebih luas. Saya melihat pertemuan itu dalam konteks politik kebangsaan yang lebih luas," kata wakil sekretaris jenderal DPP PAN ini.
Daulay mengatakan, pertemuan keduanya hanya komunikasi biasa saja, dan siapa pun presidennya tentu dituntut untuk bertemu dan berkomunikasi dengan banyak pihak. Menurut dia, soal himbauan AHY untuk menghormati hasil pemilu, konteksnya adalah hasil Pemilu yang dilaksanakan secara jujur dan adil (jurdil).
"Buktinya, sampai hari ini Partai Demokrat juga masih banyak yang melakukan pengaduan ke Bawaslu terkait berbagai kecurangan yang mereka alami. Mereka tentu meminta hal itu untuk diselesaikan secara baik," ujarnya.
Menurut dia, tidak mungkin AHY meminta menghormati hasil pemilu di mana partainya mengalami ketidakadilan, begitu juga ketidakadilan yang dihadapi koalisi pilpres yang didukung partainya. Selain itu, dia menegaskan koalisi partai politik pendukung Prabowo-Sandiaga tetap solid dan tidak retak karena komunikasi lintas partai masih berjalan dengan baik.
"Komunikasi lintas parpol masih berjalan cukup baik. Semua masih berkomitmen untuk menunggu hasil akhir perhitungan manual," ujarnya.
Partai Demokrat mengakui adanya pembicaraan internal yang mengindikasikan bahwa Capres 02 Prabowo Subianto merasa kecewa atas pertemuan AHY dengan Jokowi. "Kami tidak ingin berspekulasi tentang ini tapi memang bincang-bincang di internal kami ada yang menjurus ke sana, mungkin Prabowo sedikit kecewa dengan pertemuan AHY-Jokowi," kata Ketua Divisi Hukum dan Advokasi Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean di KPU, Sabtu (4/5).
Isu kekecewaan Prabowo dikaitkan dengan pembatalan kunjungan Prabowo ke Singapura untuk menjenguk Istri Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Ani Yudhoyono yang sedianya dilaksanakan pada Jumat (3/5). Ferdinand menyatakan, Demokrat lebih memilih untuk berpikir positif menanggapi kabar tersebut.
"Kami tidak mau berspekulasi jauh meski perbincangan itu muncul di antara kami," ujar Ferdinand.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
