REPUBLIKA.CO.ID, PULAU PUNJUNG -- Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mengucurkan anggaran Rp 1 miliar untuk membangun Balai Latihan Kerja (BLK) komunitas di Pondok Pesantren Tarbiyatul Athfal, Nagari Koto Ranah Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, pada 2019.
"Pembangunan BLK komunitas itu bertujuan menyiapkan sumber daya manusia (SDM) dalam menghadapi persaingan kerja, khususnya bagi kalangan santri di pondok pesantren Tarbiyatul Athfal Nagari Koto Ranah, Kecamatan Koto Besar," kata Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan di Pulau Punjung, Rabu (1/5) lalu.
Ia mengatakan pembangunan BLK di ponpes itu bertujuan mempercepat peningkatan SDM dan kompetensi kerja di kalangan angkatan muda, khususnya di pesantren. Sutan berharap kehadiran BLK komunitas mampu melahirkan santri-santri yang mampu menciptakan peluang kerja di tengah persaingan yang semakin kompetitif.
Menurut Sutan, Tarbiyatul Athfal menjadi salah satu ponpes yang menerima program Kemenaker tersebut pada tahun ini, tentunya perhatian pemerintah pusat untuk pembangunan Kabupaten Dharmasraya patut diapresiasi. Sementara, Pimpinan Ponpes Tarbiyatul Athfal Nurkholidin mengatakan, bantuan Kemenaker tidak hanya untuk pembangunan fisik gedung, namun juga untuk kegiatan dan peralatan pelatihan.
"Kami bersyukur Ponpes Tarbiyatul Athfal dipilih sebagai salah satu penerima program ini. Semoga, kehadiran BLK mampu meningkatkan potensi santri sehingga saat lepas dari pondok santri dapat bersaing di dunia kerja atau membuka lapangan kerja sendiri dengan keterampilan yang dimiliki," ujarnya.
Sebelumnya, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Ketenagakerjaan akan mengucurkan dana Rp 1 triliun untuk membangun BLK komunitas di 1.000 pesantren pada 2019.
Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri melalui siaran pers, di Jakarta, mengatakan pihaknya akan menjamin setiap pesantren akan diberikan Rp 1 miliar untuk membangun dan mengembangkan BLK komunitas.
"Bapak Presiden Joko Widodo sudah setuju untuk membangun BLK komunitas di 1.000 pesantren. Pembangunan BLK komunitas ini merupakan bagian dari program pengembangan SDM yang akan mulai digenjot pada 2019," kata Hanif.
Ikuti Whatsapp Channel Republika