REPUBLIKA.CO.ID, PURWAKARTA -- Wacana kepindahan ibu kota, mendapat perhatian serius dari sejumlah elemen masyarakat. Salah satunya, tokoh masyarakat yang juga Ketua DPD Golkar Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
Dedi mengusulkan agar ibu kota dan pusat pemerintah dipindahkan ke wilayah eks-keresidenan Purwakarta. "Eks keresidenan Purwakarta ini, mencakup tiga wilayah. Yakni, Purwakarta, Subang, dan Karawang. Wilayah ini sangat strategis untuk dijadikan alternatif pusat pemerintahan," ujar Dedi kepada Republika.co.id, Selasa (30/4).
Menurut Dedi, wilayah sebagian Purwakarta, sebagian Karawang, dan sebagian wilayah Subang, merupakan daerah strategis. Serta, sangat cocok menjadi alternatif pusat pemerintahan.
Alasan, eks-keresidenan Purwakarta dan sekitarnya cocok menjadi pusat pemerintahan dan bahkan ibu kota negara, salah satunya unsur ketersediaan air. Menurut Dedi, ketiga wilayah itu memiliki tanah yang subur dan air melimpah.
Alasan kedua, yaitu mudahnya akses ke bandar udara. Dari Purwakarta ke Bandara Soekarno-Hatta cukup dekat. Bahkan, ke Bandara Kertajati juga tidak jauh.
Selain itu, alasan ketiga, di tiga wilayah ini, tidak pernah terjadi bencana banjir. Seperti, daerah selatan Karawang yang terintegrasi dengan Purwakarta merupakan daerah yang tidak pernah banjir. Begitu pula dengan daerah selatan Purwakarta, yang terkoneksi dengan wilayah Subang, juga tak pernah banjir.
Tak hanya itu, alasan lainnya yakni faktor tersedianya akses transportasi. Menurut Dedi, ketiga wilayah itu sudah terkoneksi dengan jalur tol dan juga kereta api. "Jadi, baik Purwakarta, Subang, dan Karawang sangat cocok menjadi pusat pusat pemerintahan. Bisa juga jadi ibu kota negara," jelas Dedi.
Atau, lanjut Dedi, ibu kotanya bisa tetap di Jakarta. Sedangkan, pusat pemerintahan di Purwakarta dan sekitarnya.
Menurut Dedi, pada zaman Belanda, ketiga wilayah itu pernah menjadi pusat keresidenan. Artinya, wilayah-wilayah itu sudah memiliki pengalaman menjadi pusat pemerintahan. "Alasan terakhir adalah jika dipindah ke Purwakarta, biaya pemindahan relatif tidak mahal. Tinggal bangun saja pusat pemerintahan di Purwakarta dan sekitarnya," jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika