REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan rencana pemindahan ibu kota pemerintahan Indonesia dari DKI Jakarta ke luar Pulau Jawa antara lain merujuk pada Amerika Serikat. Amerika memindahkan ibu kota pemerintahannya dari New York ke Washington DC.
"Jadi nanti akan terjadi, cita-cita ke depan, ada Washington yang jadi ibu kota lebih kecil, ada New York yang menjadi kota dagang dan kota bisnis, serta kegiatan lainnya masyarakat itu," kata Wapres JK kepada wartawan di Istana Wakil Presiden Jakarta, Selasa (30/4).
DKI Jakarta ke depannya diharapkan dapat menjadi daerah dengan pusat bisnis dan kegiatan perekonomian. Sementara daerah baru nantinya akan menjadi ibu kota pemerintahan.
Dengan pemisahan ibu kota pemerintahan dan pusat kegiatan perekonomian, JK melanjutkan, maka diharapkan pembangunan di Indonesia dapat berjalan terfokus dan terencana dengan baik.
"Sebenarnya cita-citanya ingin suatu ibu kota yang betul-betul ibu kota pemerintahan dalam kerangka otonomi kita. Sehingga pemerintah pusat itu tidak terlalu besar, tapi diberikan kewenangan otonomi sehingga puat dapat mengkoodinasi daerah-daerah dengan baik," jelasnya.
Sebelumnya, dalam rapat terbatas di Kantor Presiden Jakarta, Senin (29/4), syarat-syarat untuk lokasi baru ibu kota pemerintahan Indonesia telah disepakati. JK mengatakan sedikitnya ada 10 syarat bagi suatu daerah untuk menjadi lokasi baru ibu kota Indonesia.
JK menjelaskan syarat-syarat tersebut antara lain letaknya harus strategis berada di tengah daripada Indonesia, penduduknya harus mempunyai tingkat toleransi baik, memiliki risiko kecil terhadap bencana alam dan daerah tersebut harus memiliki sedikitnya 60 ribu hektare lahan kosong.
"Belum diputuskan di mananya, karena ada syaratnya lagi, ada 10 syaratnya: harus strategis letaknya di tengah daripada Indonesia, harus penduduknya mempunyai toleransi yang baik, harus bersifat nasional. Ini butuh riset yang betul dan pemilihan yang betul dan adil," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika