REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Rahmat Bagja, mengungkapkan penyebab petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) sakit hingga meninggal. Menurutnya, persoalan distribusi logistik seperti surat dan kotak suara menjadi salah satu pemicu hal tersebut.
"(KPU) buka saja kalau memang ada masalah untuk logistik. Tapi bukan kemudian ini curang. Ini masalah yang menjadi pemicu teman-teman kelelahan itu salah satunya adalah permasalahan logistik yang harus ditunggu. Ini ada kejadiannya," ujar Bagja ketika dijumpai di Kantor Bawaslu, Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (24/4).
Dia melanjutkan, di lapangan ada kejadian logistik tertukar dan adapula logistik yang menjadi rebutan. Selain itu, ada KPPS yang menjaga logistik sejak pukul 22.00 malam atau pukul 24.00 malam sampai pagi hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
"KPU harus buka-bukaan soal masalah itu. kenapa ada yang menunggu logistik dari jam 22.00 atau jam 24.00 malam sampai jam 04.00 pagi dan kemudian harus bertugas dari jam 07.00 pagi lagi," tegas Bagja.
Kelelahan itu bertambah saat KPPS harus melayani pencoblosan hingga menyelesaikan penghitungan hasil pemungutan suara.
''Menghitung kalau presiden gampang hanya satu lembar HVS. Kalau DPR kan harus di balik lagi dan itu memerlukan waktu. Misalnya jaraknya tiga meter antara saksi dengan KPPS yang menghitung. Itu pasti tidak bisa terbaca. Maka harus mendekat dan itu salah satu yang membuat teman-teman juga kelelahan," tambah Bagja.
Sebelumnya, komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Viryan, mengatakan jumlah kelompok panitia pemungutan suara (KPPS) yang meninggal saat bertugas kembali bertambah. Hingga Selasa (23/4) sore, sebanyak 119 orang KPPS gugur saat bertugas melaksanakan Pemilu 2019.
"Berdasarkan data yang kami himpun hingga pukul 16.30 WIB, petugas kami yang mengalami musibah ada 667 orang. Sebanyak 119 meninggal dunia, kemudian
548 jatuh sakit, " ujar Viryan saat dijumpai wartawan di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa sore.
Seluruh KPPS yang mengalami musibah ini tersebar di 25 provinsi. Menurut Viryan, semua petugas tersebut akan mendapat jaminan santunan dari pemerintah.
Sebab, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani sudah menyatakan akan memberikan dukungan santunan. "Kemenkeu kan sudah memberikan pernyataan akan memberikan santunan. Kami apresiasi juga sudah ada beberapa pemerintah provinsi yang juga menyatakan akan ikut memberikan santunan," jelas Viryan.
Pemberian santunan ini, kata dia, akan menjadi prioritas KPU. Teknis penyaluran santunan saat ini sedang dibahas oleh bagian keuangan KPU.
Viryan mengungkapkan saat ini proses rekapitulasi hasil pemilu sudah sampai tingkat kecamatan. Karena itu, KPU berharap tidak ada lagi korban jiwa yang gugur saat menyelesaikan tugasnya.
"Kami harap tidak ada lagi korban meninggal dunia atau sakit. Kemarin kami juga menyampaikan dan mendapat respons positif dari Kemenkeu soal bantuan kesehatan di kecamatan. Kami ucapkan terimakasih kepada Kemenkeu yang mendukung santunan atau layanan kesehatan kepada jajaran kami di kecamatan," tegasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika