REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) memberikan santunan sebesar Rp 50 juta kepada keluarga Kelompok Petugas Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal dunia. Selain itu, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil pun memberikan perintah khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota (Pemkab/Pemkot) agar menyediakan fasilitas pemeriksaan kesehatan bagi petugas Pemilu yang bekerja merekapitulasi suara.
Ridwan Kamil berharap, pendataan petugas Pemilu yang meninggal dunia dilakukan secepat mungkin. Karena, teknis pengiriman santunan dilakukan melalui proses transfer ke nomer rekening.
Dari data total yang diterima, petugas dari kalangan sipil dan petugas keamanan yang meninggal dunia sebanyak 49 orang. Penyebabnya berhubungan dengan kegiatan pemilu serta faktor berbagai jenis penyakit dan usia.
"Kami memberikan penghargaan bagi mereka yang kita sebut pahlawan demokrasi ini santunan Rp 50 juta. Keputusannya baru, tentu proses by name by address nya tidak secepat yang kita bayangkan," ujar Ridwan Kamil yang akrab disapa Emil saat ditemui di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Selasa (23/4).
Emil pun, meminta agar proses transfer ke rekening keluarga korban dipercepat. "Jangan dilama-lamain. Nanti kami transfer, setelah data nomer rekening masuk dan data (keluarga petugas yang meninggal) terverifikasi," katanya.
Menurut Emil, ia pun sudah memerintahkan kepala daerah di tingkat Kabupaten Kota untuk menyiapkan layanan kesehatan bagi petugas pemilu yang masih bekerja. Ia tidak ingin ada lagi petugas pemilu yang meninggal dunia karena pekerjaan mengawal hasil pemilu.
"Proses pemilu ini belum selesai. Mungkin emosinya belum stabil dan fisiknya melemah. Sampai minggu ketiga Mei kan masih berlangsung, jangan ada lagi berita tambahan yang meninggal dunia," katanya.
Dalam kesempatan itu, Emil meminta penyelenggara pemilu melakukan evaluasi, terutama terkait tugas teknis dalam menyelenggarakan proses demokrasi. Sehingga, tidak ada lagi nyawa manusia melayang karena pekerjaan yang terlalu berat.
"(Peristiwa) ini buah dari keputusan yang tidak dihitung secara maksimal. Evaluasi apapun pilihannya jangan sampai mengorbankan nyawa. Keputusan ini kan hasil dari keputusan semua (unsur pemerintah)," katanya.
Sementara menurut Ketua KPU Jawa Barat, Ketua KPU Jabar Rifqi Ali Mubarok, peristiwa ini adalah kondisi luar biasa dari perspektif yang tidak baik. Rifqi berjanji, akan melibatkan Bawaslu untuk melakukan evaluasi pemilu serentak ini.
Rifqi pun, ia mengapresiasi adanya perintah dari Gubernur Jawa Barat kepada Pemerintah Kabupaten Kota untuk melibatkan petugas medis di proses tahapan yang ada di kecamatan. Apalagi, ia sudah mendapat laporan ada beberapa petugas yang kondisi kesehatannya mulai terganggu.
"Jangan sampai peristiwa ini terulang saat proses rekap di kecamatan. Apalagi, durasinya (pekerjaannya) panjang. Satu hari memakan waktu 10 jam dan bisa berjalan satu minggu," katanya.
Rifqi mengatakan, jika dalam penyelenggaraan Pemilu tahun ini pihaknya tidak mempersiapkan petugas kesehatan, malah fokus pada pengamanan. Karena, tidak ada yang memprediksi adanya peristiwa petugas yang meninggal dunia. Padahal, para petugas yang dilibatkan dalam pekerjaan sudah melalui tes kesehatan. "Sudah ada keterangan surat sehat," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
