REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan sebelumnya menyinggung kerja sama terkait penanganan banjir dengan Pemerintah Kota Bogor dalam inaugurasi wali kota dan wakil wali kota Bogor pada Ahad (21/4). Anies mengatakan, kerja sama itu lebih banyak terhadap pembangunan kolam-kolam retensi.
"Nanti di PKSP (Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta), tapi lebih banyak pada pembangunan kolam-kolam retensi," ujar Anies di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (22/4).
Namun, Anies mengaku tak ingat detail mengenai lokasi pembangunan kolam retensi tersebut. Di sisi lain, kata dia, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI mengupayakan agar dapat menahan volume air yang sampai ke hilir.
Sehingga, kata dia, volume air dari hulu ke hilir dapat terkendali dan terukur dengan baik. Sebab, menurut dia, apabila volume air yang sampai ke hilir tidak dikendalikan maka Ibu Kota akan selalu mengalami banjir.
"Jadi, yang mau kita lakukan lebih banyak sekarang itu menahan supaya volume air yang sampai ke hilir itu terukur dengan baik. Bila vol yang sampai ke hilir itu tidak dikendalikan. Maka kita akan selalu mengalami problem banjir," kata Anies.
Ia mengatakan, saat ini ada dua dam atau tanggul yang sekarang sedang dibangun. Anies menyebutnya, dry dam atau waduk kering artinya waduk yang hanya difungsikan untuk mengendalikan volume air.
Waduk tersebut, kata Anies, tidak berfungsi sepanjang tahun, hanya difungsikan ketika ada limpahan air ke Jakarta. Menurut dia, Pemprov DKI akan mendorong semua wilayah memperbanyak waduk untuk mengendalikan volume air yang masuk.
Ia menambahkan, tidak hanya mengendalikan Sungai Ciliwung, tetapi juga anak sungai yang masuk ke Ciliwung. Menurut Anies, sungai-sungai kecil yang masuk menjadi tantangan yang lebih besar.
"Karena kalau Sungai Ciliwung itu sudah, besar tapi sungai-sungai kecil yang masuk dan sekarang tantangannya lebih besar," kata dia.
Anies juga mengatakan, dulu volume air dari area Puncak, Bogor, menjadi yang paling banyak masuk Jakarta. Sebab, kata dia, antara Puncak dan Jakarta wilayahnya masih hijau.
Namun, saat ini lahan di sekitar Puncak dan Jakarta menjadi permukiman warga. Sehingga, Anies melanjutkan, tanah di sekitar area itu tidak lagi menyerap air.
"Jadi, tanah-tanah di situ tidak lagi menyerap air. Airnya disalurkan juga ke sungai. Jadi aliran ke Jakarta menjadi lebih banyak, jadi karena itu juga muncul," kata Anies.
Sementara, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) DKI Jakarta Tubagus Soleh Ahmadi mempertanyakan rencana pemprov soal pembangunan kolam retensi untuk menangani masalah banjir. Sebab, menurut dia, konsep tersebut belum dipaparkan.
"Konsepnya seperti apa perlu dibangun secara baik, Pemprov DKI sering melempar wacana tapi praktiknya tidak substantif atau bahkan tidak dilakukan sama sekali," ujar Tubagus kepada Republika, Senin.
Tubagus mengakui, rencana membangun kolam retensi akan cukup efektif menangani permasalahan banjir di Jakarta. Namun, setiap pembangunan harus memperhatikan pemenuhan fungsi ekologisnya yang harus dilakukan di Jakarta.
Artinya, kata dia, pengembalian air ke dalam tanah harus terpenuhi. Sehingga pembangunan kolam retensi tak hanya mencegah banjir yang menampung limpasan air hujan, tetapi juga melakukan pemulihan lingkungan hidup.
Di sisi lain, ia mempertanyakan lokasi pembuatan kolam penampung air tersebut karena keterbatasan lahan Jakarta. Dia mengatakan, pihaknya akan menolak, jika pembangunan dilakukan dengan cara menggusur.
Tubagus menjelaskan, justru banyak aktivitas yang mengalihfungsikan lahan penampung air alami. Di antaranya lahan rawa yang dijadikan kawasan komersial seperti pusat perbelanjaan dan perkantoran.
"Kalau dibangun dengan cara menggusur rakyat, kita menolak, karena selama ini kan yang banyak mengalihfungsikan penampung air alami seperti rawa adalah kawasan komersial, pusat perbelanjaan, perkantoran, dan lain-lain," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika