REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Jumlah petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Jawa Barat yang meninggal dunia bertambah lagi menjadi 34 orang. Sebelumnya, berdasarkan data KPU Jabar KPPS di Jabar yang meninggal dunia sebanyak 30 orang. Penyebabnya diduga karena serangan jantung dan kelelahan.
Menurut Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat, Rifqi Ali Mubarok, rata-rata usia petugas KPPS itu adalah 40 tahun ke atas. Rifqi juga mengatakan selain yang meninggal dunia, terdapat 14 orang yang kini dirawat akibat kelelahan. “Jumlahnya terus bertambah. Jumlah di Jabar paling banyak,” ujar Rifqi, pada Senin malam (22/4)
Petugas meninggal dunia itu, kata Rifqi, berasal dari Kota Bandung (3 orang), Kota Cimahi (3 orang), Kabupaten Cianjur (3 orang), Kabupaten Indramayu (2 orang), Kabupaten Cirebon (3 orang), Kabupaten Sukabumi (3 orang), Kota sukabumi (1 orang), Kabupaten Karawang (2 orang), Kabupaten Bogor (2 orang), Kabupaten Kuningan (2 orang), Kabupaten Tasikmalaya (3 orang). Lalu Kota Bekasi (2 orang), Kabupaten Bandung (2 orang), Kota Depok (1 orang), dan Kab Purwakarta (2 orang).
Rifqi mengatakan, musibah tersebut murni karena volume kerja yang tinggi sehingga petugas kelelahan. Ia membantah adanya tekanan psikologis kepada para petugas.
“Sebagian besar karena faktor usia yang sudah tidak muda lagi. Volume kerja yang tinggi itu menyebabkan faktor kelelahan. Ditambah ada beberapa yang memiliki riwayat sakit jantung,” papar Rifqi.
Menurut Rifqi, banyaknya korban dari petugas KPPS akan dijadikan bahan evaluasi. Rifqi berharap, ke depannya pemilihan umum tidak perlu menelan korban.
Saat ini, kata Rifqi, peristiwa nahas itu telah dilaporkan ke tingkat pusat. Hal itu dimaksudkan untuk pemberian santunan kepada keluarga korban yang meninggal. Rifqi menyebutkan masih mendata bila ada penambahan. “Saya kira kelelahan menjadi faktor utamanya. Ditambah lagi usia juga. Ada yang usianya 60 tahun,” katanya.
Selain itu, kata Rifqi, ia telah menyampaikan hal itu kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dikatakan Rifqi, KPU tidak memiliki anggaran proteksi. Ia berharap ada kebijakan lain dari Pemprov Jabar dan KPU RI.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
