REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf ikut menanggapi kejadian salah input data penghitungan suara dalam Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Ketua Harian TKN Moeldoko menyebutkan, pada prinsipnya baik TKN atau Badan Pemenangan Nasional (BPN) dari kubu Prabowo-Sandiaga memiliki hak yang sama untuk mengadu soal ini. Meski begitu, terkait kontroversi akhir-akhir ini, Moeldoko mengaku tidak ingin memperuncing keadaan.
"Silakan kalau mau protes KPU, masing-masing punya hak. Bisa juga oleh kami juga kan, katakanlah. Sudah ada berbagai aduan. Kami juga punya hak untuk protes kalau memang ada hal-hal yang tidak tepat," kata Moeldoko dalam konferensi pers di Posko Cemara, Menteng, Jakpus, Jumat (19/5) malam.
Moeldoko menambahkan, TKN sendiri saat ini telah menerima sekitar 25 ribu pengaduan dari daerah terkait penyelenggaraan pemilu pada Rabu (17/4) lalu. Selanjutnya, Moeldoko memerintahkan Direktorat Hukum TKN untuk inventarisir aduan mana saja yang perlu diangkat ke permukaan. Mengacu pada kejadian salah input yang terjadi di lima TPS, Moeldoko menegaskan bahwa bukan berarti KPU hanya milik kubu 01 saja.
"Sekali lagi. Saya akan tegaskan bahwa KPU milik kita bersama bukan milik pemerintah dan 01. Kita memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan KPU. Seolah-olah kecurangan dilakukan KPU dan KPU di belakangnya pemerintah. Ini tuduhan yang salah," kata Moeldoko.
Sebelumnya, KPU menyatakan kesalahan memasukkan data penghitungan suara dalam Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) KPU yang terjadi di lima TPS karena kesalahan petugas atau human error bukan faktor kesengajaan atau kecurangan.
Kelima TPS yang salah input data tersebut berada di Provinsi Riau, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), Maluku, dan Jakarta. Ia mengatakan, KPU kabupaten/kota, kata dia, sudah memperbaiki data penghitungan suara di TPS yang berada di Riau, serta Jakarta. Sedangkan, sisanya yakni satu TPS masing-masing di Maluku, NTB dan Jawa Tengah saat ini sedang dilakukan perbaikan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika