REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politikus Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean membantah bahwa Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menginstruksikan kadernya yang bekerja di Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga untuk menggelar konsolidasi malam ini di Kantor DPP Partai Demokrat, Wisma Proklamasi 41, Menteng, Jakarta. Ferdinand mengatakan kabar tersebut adalah hoaks.
"Kami tidak menerima perintah seperti itu dari Ketum, tidak ada, itu hoaks," kata Ferdinand saat dihubungi wartawan, Kamis (18/4).
Mengenai beredarnya kabar tersebut, kadiv advokasi dan bantuan hukum DPP Partai Demokrat itu mempertanyakan dari mana asal mula pesan berantai tersebut. Namun, ia berkali-kali menegaskan bahwa kabar itu bohong.
"Hoaks itu, tidak benar," tegasnya.
Sebelumnya, beredar informasi berupa surat yang dialamatkan kepada Sekjen DPP Partai Demokrat Hinca Panjaitan, Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Syarief Hasan, dan Komandan Kogasma Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Di dalam surat tersebut tertulis instruksi untuk kembali ke Kantor DPP Partai Demokrat untuk berkoordinasi.
Selain itu, ada juga pesan berantai lain yang berisi beberapa poin yang juga dibantah Demokrat. Di antaranya, untuk menginstruksikan kepada kader-kader di atas untuk memantau perkembangan situasi yang terjadi di tanah air yang dinilai tensinya meninggi.
Berikut isi lengkap pesan yang beredar di kalangan wartawan:
Dari : Ketum PD
Kepada :
1. Sekjen selaku Pelaksana Tugas Harian PD
2. Kawanbin PD
3. Kawanhor PD
4. Waketum PD Syarief Hasan
Tembusan : Dankogasma PD
1. Sehubungan dengan perkembangan situasi politik pasca pemungutan suara Pemilu 2019 yang menunjukkan ketegangan (tension) dan bisa berkembang ke arah yang membahayakan politik dan keamanan kita, saya instruksikan kepada pejabat tersebut alamat, untuk secara terus menerus memantau dari dekat perkembangan situasi yang terjadi di tanah air.
2. Memastikan para pengurus dan kader Partai Demokrat tidak melibatkan diri dalam kegiatan yang bertentangan dengan konstitusi dan UU yang berlaku serta tidak segaris dengan kebijakan pimpinan PD.
3. Jika terjadi kegentingan dan situasi yang menjurus ke arah konflik dan krisis yang membahayakan, segera melapor kepada Ketum pada kesempatan pertama.
4. Demikian untuk diindahkan dan dilaksanakan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika