REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan (Menkopulhukam) Wiranto meminta jangan ada publikasi hasil pemilu serentak 2019 secara terburu-buru. Sebab, ia khawatir unsur kredibilitasnya tak terpenuhi.
Bahkan, ia khawatir ekspos dalam kondisi prematur itu juga bisa mengganggu keamanan dan ketertiban. Sebab, ia menilai ekspos permanen akan menggerakan massa guna merayakan kemenangan.
Padahal, ia mengatakan, aparat keamanan sudah melarang mobilisasi massa sebelum ada pengumuman hasil resmi. "Kalah dan menang biasa. Yang penting jangan ada ekspos prematur. Ada pawai, syukuran melibatkan masyarakat banyak di lapangan itu kita cegah dulu sebelum ada pengumuman resmi," katanya pada wartawan usai melakukan pencoblosan di TPS 19 Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, Rabu (17/4).
Ia menyampaikan larangan mobilisasi massa sebelum hasil resmi KPU terbit sudah disosialisasikan. Ia berharap timses, peserta pemilu dan masyarakat menaatinya. "Sudah kita sampaikan ke publik kok soal itu," ujarnya.
Wiranto berharap pemilu kali ini berjalan aman tanpa ada kericuhan. "Kita tunggu saja hasilnya. Berdoa mudah-mudahan di semua wilayah kondisi seperti di TPS sini, aman, tertib, masyarakat paham haknya nyoblos. Saya kira cukup rapih. Masyarakat awam juga paham untuk nyoblos," ucapnya.