REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK -- Dinas Perumahan dan Permukiman (Disrumkim) Kota Depok memperoleh bantuan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebanyak 1.048 unit dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat (Kemen PUPR) melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Pemberian bantuan itu sebagai upaya untuk mengurangi RTLH yang ada di Kota Depok.
"Total anggaran yang dialokasikan untuk 1.048 RTLH ini sebesar Rp 18.340.000.000 dengan masing-masing Calon Penerima Calon Lokasi (CPCL) menerima Rp 17.500.000," ujar Kepala Bidang Perumahan Disrumkim Kota Depok, Refliyanto di Balai Kota Depok, Senin (15/4).
Menurut Refliyanto, pencairan bantuan rencananya dilakukan pada 2019. Namun, sebelum pencairan akan dilakukan verifikasi lapangan oleh Tim Fasilitasi Lapangan (TFL) terkait dengan penerima (CPCL) bantuan perbaikan RTLH. "Saat ini TFL sedang melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan jumlah RTLH yang akan diperbaiki. Setelah itu baru dibuat proposalnya untuk diajukan ke Kementerian PUPR," terangnya.
Refliyanto menambahkan, selain melalui Kementerian PUPR, pihaknya juga mengusulkan perbaikan RTLH ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar). Tahun ini jumlah RTLH yang diusulkan sebanyak 1.000 unit. "Jadi, selain perbaikan RTLH melalui APBD Kota Depok, juga melalui bantuan dari pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jabar. Mudah-mudah dapat membantu mengurangi RLTH di Kota Depok," harap dia.
Kementerian PUPR menggelontorkan dana BSPS senilai Rp 18,340 miliar untuk membantu pembangunan RTLH di Kota Depok. Hal itu diungkapkan Kepala Satker Penyediaan Rumah Swadaya Kementerian PUPR Sarju Bindarum.
Bantuan itu untuk menanggulangi rumah tidak layak huni di Depok agar warga miskin bisa menikmati tempat tinggal layak huni. "Kurang lebih 1.048 rumah milik warga yang akan dibangun maupun rehabilitasi," kata Sarju.
Sarju mengutarakan, ribuan rumah yang akan dibantu renovasi dengan BSPS, per rumah sebesar Rp 17,5 juta. Uang itu sambungnya diperuntukkan bagi bangunan Rp 15 juta dan Rp 2,5 juta untuk tukang bangunan. "Kalau kurang bisa diswadaya warga sekitar," ucapnya.
Menurut Sarju, bantuan ini akan dibagikan pada April 2019 dan Juni sudah selesai dipugar rumah yang mendapatkan bantuan tersebut. Jumlah pendaftar bantuan BSPS di Kota Depok cukup banyak bila dibandingkan wilayah lain. "Pendaftar di sini mencapai ribuan, namun yang lolos verifikasi 1.048," terangnya.
Selain itu, Sarju menegaskan untuk memonitoring bantuan agar tepat sasaran Kementerian PUPR juga telah menyiapkan personel yang bertugas untuk mengawasi pembangunan
Ikuti Whatsapp Channel Republika