REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pasangan capres-cawapres nomor urut 02, Prabowo Subianto – Sandiaga Uno menyatakan komitmen untuk tidak mengambil gaji sebagai kepala negara jika nantinya terpilih dalam Pilpres 2019. Prabowo – Sandi mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia yang selama ini telah memberikan dukungan penuh selama masa kampanye.
“Allah SWT sudah baik kepada Prabowo-Sandi. Kami juga terima kasih ke Indonesia. Karena itu, kami berkomitmen untuk tidak mengambil gaji se-rupiah pun jika kami mendapatkan amanah ini,” kata Sandiaga dalam sesi penutup Debat Terbuka Kelima di Jakarta, Sabtu (13/4).
Sandiaga juga mengajak kepada seluruh masyarakat yang menginginkan perubahan untuk memilih dirinya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) masing-masing saat hari pencoblosan, 17 April 2019 mendatang. Sandi menyebut, seorang kepala negara harus menjadi masa depan anak-cucu bangsa ke depan.
Sementara itu, capres 01 Prabowo menyampaikan terima kasih kepada semua kelompok masyarakat yang terlah mendorong Gerakan Kebangkitan Rakyat. Ia pun berjanji akan menjalani komitmen atas kesepakatan yang telah ditandatangi dirinya bersama Sandiaga dalam Ijtima’ Ulama II.
“Partai Koalisi Indonesia Adil Makmur, para Ulama, relawan dan emak-emak yang memberi uang kepada kami karena kami tidak mampu berikan uang,” ujar dia.
Selama debat berlangsung selama kurang lebih dua jam, Prabowo-Sandiaga lebih banyak berkomentar terkait kondisi ekonomi riil yang terjadi saat ini. Prabowo, juga beberapa kali menyebut bahwa kekayaan Indonesia telah keluar dan harus ditarik kembali ke dalam negeri.
Tujuannya, agar seluruh kekayaan yang ada di Indonesia dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya oleh masyarakat. Prabowo juga menyebut bahwa saat ini Indonesia justru tengah mengalami deindustrialisasi. Hal itu, terjadi disaat sejumlah negara di dunia, seperti Cina, yang sedang menggencarkan proses industrialisasi.
Selain, pasangan nomor urut 02 ini juga berjanji akan berpihak kepada pengusaha nasional. Keberpihakan itu dilakukan dengan memberikan kepastian hukum dan kepastian ekonomi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika