REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) langsung melakukan pengecekan informasi surat suara yang tercoblos ke Malaysia. Dua komisioner KPU menuju Malaysia pada Kamis (11/4) malam.
Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mengatakan pihaknya sudah mendapat informasi awal tentang surat suara yang telah tercoblos di Malaysia. Namun, KPU merasa perlu melakukan pengecekan secara langsung.
"Kami memandang informasi ini belum cukup sehingga kami perlu melalui rapat pleno menugaskan Pak Hasyim Asy'ari dan Pak Ilham Saputra untuk datang ke Malaysia secara langsung," ujar Wahyu ketika dikonfirmasi, Kamis malam.
Dia melanjutkan, kedua komisioner akan sampai di Malaysia malam ini. Informasi perkembangan di Malaysia dari keduanya akan disampaikan pada Jumat (12/4).
"Besok Insya Allah bisa langsung diinformasikan, malam ini sampai Malaysia, pagi bisa dapatkan informasi-informasi dari beliau berdua," tegas Wahyu.
Sebelumnya, beredar video tentang penggerebekan lokasi tempat penyeludupan surat suara pos di sebuah ruko di kawasan Bangi, Selangor, Malaysia. Dalam video tersebut, disebutkan bahwa surat suara Pilpres sudah tercoblos untuk Pasangan calon presiden nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf dan surat suara pileg untuk Partai Nasdem dengan caleg Nomor urut 3 bernama Achmad.
"Barang-barang sudah dicoblos di Malaysia Selangor. Sudah dicoblos 01, Partai Nasdem Nomor 5, calegnya Nomor urut 3 namanya Ahmad. Kami harap KPU Indonesia membatalkan semua urusan tentang DPL Malaysia dari hari ini sampai tanggal 14 (April). Kalau tidak kami akan duduki KBRI," ujar seorang pria dalam video tersebut sambil memperlihatkan surat suara yang sudah tercoblos.
Sementara itu, anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Fritz Edward Siregar, mengatakan pihaknya akan meminta proses pemungutan suara Pemilu 2019 di Malaysia dihentikan. Pasalnya, Bawaslu menemukan kecurangan berupa adanya penyelundupan surat suara dan surat suara yang telah tercoblos.
Menurut Fritz, temuan boks berisi surat suara dan surat suara yang tercoblos di Malaysia benar dan bukan informasi hoaks. "Benar (temuan itu). Panwaslu Kuala Lumpur sebagai penemu dan kami well informed. Kami meminta KPU melakukan evaluasi kinerja. Sebab terbukti PPLN tidak melaksanakan tugas dengan benar," ujar Fritz ketika dikonfirmasi wartawan, Kamis.
Dia melanjutkan, Bawaslu telah membuat rekomendasi soal kinerja PPLN yang diragukan. "Kami akan meminta KPU menghentikan pemungutan suara di Seluruh Malaysia untuk sementara," tegas Fritz.
Ikuti Whatsapp Channel Republika