Kamis 11 Apr 2019 18:41 WIB

Jokowi Kembali Kenalkan Tiga Kartu ke Warga Sukabumi

Pemegang kartu akan diberikan pelatihan.

Rep: Riga Nurul Iman/ Red: Muhammad Hafil
Ribuan warga mulai memadati lokasi kampanye capres Joko Widodo di Gedung Pusbangdai Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat Kamis (11/4).
Foto: Republika/Riga Nurul Iman
Ribuan warga mulai memadati lokasi kampanye capres Joko Widodo di Gedung Pusbangdai Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat Kamis (11/4).

REPUBLIKA.CO.ID, SUKABUMI--Calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo mengenalkan tiga kartu kepada warga Kabupaten Sukabumi Kamis (11/4). Ketiga kartu ini akan efektif diterapkan pada tahun depan.

"Saya ingin menyampaikan kartu-kartu,’’ ujar Jokowi dalam orasi politiknya di kampanye yang berlangsung di Gedung Pusbangdai Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi, Kamis. Pertama kartu Indonesia pintar (KIP) untuk kuliah.

Baca Juga

Dengan kartu ini terang dia nanti anak-anak lulusan SMA/SMK bisa mendapatkan beasiswa untuk kuliah baik akademi dan perguruan tinggi di dalam maupun luar negeri. Kedua kartu pra kerja yang diberikan kepada lulusaa SMA/SMK, perguruan tinggi maupun yang terkena PHK atau belum bekerja.

Pemegang kartu ini akan diberikan pelatihan untuk keterampilan yang meningkatkan skill baik dalam maupun luar negeri. Sehingga selepas pelatihan mereka akan mendapatkan pekerjaan. Sementara yang belum dapat kerja diberikan insentif honor di kartu ini.

Terakhir kartu sembako murah, dengan kartu ini nanti ibu-ibu dapat membeli sembako beras minyak gula dan telur agar. Targetnya anak memiliki gizi baik karena mendapatkan sembako murah dengan diberikan diskon dengan adanya kartu.

Ketiga kartu ini baru akan efektif bekerja tahun depan. Sebabnya tahun ini anggaran sudah berjalan. Selain tiga kartu itu Jokowi juga menyampaikan masalah pembuatan sertifikat tanah yang dipermudah. Di seluruh Indonesia pada 2017 dibagi sertikat sebanyak 5,1 juta dan 2018 sebanyak 9,4 juta sertifikat tanah.

"Sertifikat itu diberikan kepada masyarakat agar memiliki status hukum atas tanah,’’ ujar Jokowi. Sehingga status tanah jelas dan masyarakat tenang dan tenteram. Terlebih di seluruh Indonesia masih ada 80 juta yang harus mendapatkan setifikat dan menjadi target menteri ATR/BPN.

Jokowi menerangkan, pada 2025 masyarakat harus memegang sertifikat sebagai tanda bukti hak hukum atas tanah baik pribadi, ponpes, PAUD paud dan semuanya. Intinya sebelum 2025 seluruh lahan dan tanah di tanah air pegang sertifikat.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement