REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta fase I rute Lebak Bulus-Bundaran HI menyisakan utang yang harus dilunasi dalam jangka waktu 40 tahun. Sekretaris Perusahaan PT MRT Jakarta Muhammad Kamaluddin mengatakan, pinjaman dari pemerintah Jepang melalui Badan Kerjasama Internasional Jepang (JICA).
"Sisanya baru membayar cicilan, nominalnya kan interestnya 0,1 persen, kemudian besar pinjamannya untuk fase 1 itu sekitar Rp 16 triliun. Jadi itu yang dibagi pembayaran dalam 40 tahun akan lunas oleh pemerintah," ujar Kamal di Stasiun MRT ASEAN, Jakarta Selatan, Rabu (10/4).
Ia mengatakan, pinjamannya itu sendiri diserahkan ke perusahaan sebagai penanaman modal. Sementara untuk pembayaran utang itu dilakukan pihak pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Menurut Kamal, pembagiannya 49 persen dan 51 persen.
"Goverment ke goverment, dari pemerintah pusat kepada pemerintah Jepang dan itu dibagi 49:51 dengan pemerintah daerah tapi yang membayar langsung ke pemerintah Jepang dari pemerintah pusat," kata dia.
Ia menambahkan, utang akan dibayarkan secara bertahap selama 40 tahun dengan masa tenggang atau grace period selama 10 tahun. Artinya, pemerintah Indonesia mulai mencicil pinjaman 10 tahun setelah pinjaman itu ditandatangani.
Sementara, untuk pembangunan MRT Jakarta fase II rute Bundaran HI-Kota, pemerintah kembali berutang ke JICA. Direktur Utama PT MRT Jakarta William Sabandar mengatakan pembiayaan pembangunan MRT fase II menelan biaya sebesar Rp 22,5 triliun dari dana pinjaman pemerintah Jepang.
“Kita dapat pinjaman, jadi tinggal dikerjakan,” kata William beberapa waktu lalu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika