REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Para pejuang yang tergabung dalam Badan Pembudayaan Kejuangan, 45 Dewan Harian Daerah (DHD) 45 Provinsi DKI Jakarta memenuhi Balai Agung, Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (9/4). Dalam sambutannya, Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Badwedan tengah menyusun kebijakan untuk membebaskan veteran dan keluarganya dari Pajak Bumi Bangunan (PBB).

"Saya sampaikan di antara Bapak/Ibu sekalian bahwa nanti pengumuman resminya menyusul. Tapi mulai tahun ini, semua keluarga dan tiga generasi di bawahnya yang masih menempati rumah yang sama dari para pejuang kemerdekaan dibebaskan dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)," ujar Anies.

Menurut dia, pembebasan PBB karena rumah para pejuang kemerdekaan pada awalnya merupakan hunian sederhana di Jakarta. Seiring perkembangan Ibu Kota, sebagian rumah kemudian berada di wilayah elit dengan nilai PBB yang relatif lebih tinggi.

"Pejuang, veteran semuanya sampai tiga generasi asal menempati tempat yang sama dan tidak dipakai untuk kegiatan komersial, maka akan dibebaskan PBB-nya," kata Anies.

Anies berharap, kerja sama antara Pemprov DKI Jakarta dan pengurus Badan Pembudayaan Kejuangan 45, Dewan Harian Daerah (DHD) 45 Provinsi DKI Jakarta dapat terus terjalin baik. Ia menuturkan, pelantikan pengurus menjadi pertemuan veteran dan keluarga pejuang kemerdekaan menjadi upaya merefleksikan diri.

Menurutnya, para pejuang itu berusaha keras penuh keikhlasan tanpa memperhitungkan yang didapatkan mereka setelah kemerdekaan. Para pejuang peraih dan perebut kemerdekaan mewariskan semangat dalam menghibahkan segalanya untuk bumi pertiwi.

"Insya Allah semangat perjuangan itu akan terus mewarnai para pemimpin Indonesia, sehingga Indonesia mempesona dunia. Karena Indonesia berhasil mendapatkan yang disebut sebagai kemandirian, kemerdekaan lewat perjuangan rakyat," jelas Anies.

Ikuti Whatsapp Channel Republika