REPUBLIKA.CO.ID, MAUMERE -- Sekretaris Tim Kampanye Nasional untuk Joko Widodo- Ma'ruf Amin, Hasto Kristyanto, menilai usulan calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto, yang akan memberikan dana pensiun kepada para koruptor sangat kontraproduktif. Ia memastikan Jokowi-Ma'ruf tidak memberi toleransi pada koruptor, apalagi dengan memberikan dana pensiun.

Hasto mengatakan pihaknya sependapat dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahwa korupsi adalah kejahatan kemanusiaan yang harus diberantas. Hasto menilai ucapan Prabowo dalam kampanye terbuka di Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta beberapa waktu lalu justru menunjukkan Prabowo tidak berdaya saat berhadapan dengan para calon anggota legislatifnya yang mantan koruptor.

"PDI Perjuangan tidak memberikan ampun bagi para kader partai yang terlibat korupsi," kata Hasto di Maumere, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Rabu (10/4). Dia mengatakan PDIP akan memberikan sanksi tegas kepada kader yang terbukti korupsi berupa pemecatan.

Sementara itu anggota dewan pengarah Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Fadli Zon, mengatakan ucapan Prabowo dalam kampanye terbuka di GBK Jakarta adalah sebuah kelakar. Fadli Zon mengatakan yang dimaksud Prabowo sesungguhnya bukanlah memberikan pensiun bagi koruptor, namun koruptor justru harus mengembalikan uang korupsi kepada negara.

Ikuti Whatsapp Channel Republika