REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla optimistis percepatan pembangunan infrastruktur di DKI Jakarta mulai dari transportasi umum, perumahan dan pemenuhan air bersih dapat selesai dalam 10 tahun. Menurut JK, dengan perencanaan yang besar dan anggaran sekitar Rp570 Triliun, seluruh infrastruktur di Jakarta dan tranportasi sekitar Jabodetabek harus menyamai Kuala Lumpur dan Bangkok.
"Karena kalau tidak, dengan pola sekarang hanya diberikan biaya infrastruktur dan sebagainya 15 persen, itu 30 tahun belum tentu Jakarta sama dengan Bangkok. Jadi harus sama dengan Kuala Lumpur dan Bangkok" ujar JK di Kantor Wapres, Jakarta, Selasa (9/4).
Menurut JK, dalam 10 tahun penambahan jaringan Moda Raya Terpadu (MRT) sepanjang 200 kilometer, Light Rail Transit menjadi 116 kilometer, Transjakarta dengan 2.149 kilometer dan rel kereta tidak lagi sebidang harus selesai.
Sementara untuk pembangunan infrastuktur air bersih juga harus 100 persen, dari yang sekarang hanya 60 persen. Sebab Menurut JK, itu menjadi alasan Pemerintah Pusat menyetujui anggaran pembangunan DKI Jakarta sebesar Rp570 Triliun.
"Dalam 10 tahun DKI harus menyelesaikan transportasi umumnya, contohnya MRT harus 200 km, dengan rumah bertingkat, air minum, listrik. Jabotabek ini harus menjadi metropolitan yang betul dalam 10 tahun," ujar JK.
JK juga memastikan kesanggupan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk anggaran percepatan pembangunan infrastruktur DKI Jakarta tersebut. Hal itu karena anggaran dibagi dalam 10 tahun.
"DKI menghitung berapa yang dibutuhkan untuk 10 tahun itu, kurang lebih Rp570 triliun itu. pertanyaannya apakah sanggup, APBN-APBD DKI sudah mendekati Rp 100 triliun per tahun. sedangkan kalau kita lihat 570 itu berarti 50 triliun pertahun. jadi secara perhitungan itu DKI sendiri ditambah pemerintah pusat sanggup melaksanakan," ujar JK.
Sebelumnya, dalam rapat lanjutan pembangunan infrastruktur DKI bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla Maret lalu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengungkap angggaran yang dibutuhkan untuk percepatan pembangunan infrastruktur perkotaan di DKI Jakarta mencapai Rp 571 Triliun. Menurut Anies, jumlah tersebut untuk mengebut pembangunan kebutuhan dasar antara lain transportasi DKI, air bersih, pengelolaan air limbah dan pemukiman.
"Karena mau dikebut maka dananya harus dikejar. Proyeksi sementara akan diperlukan lebih dari RP 571 triliun," ujar Anies.
Ikuti Whatsapp Channel Republika