REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Fergi Nadira, Kamran Dikarma
Hajatan besar akan digelar di wilayah yang dikuasai Israel pada Selasa (8/4) ini. Sekitar 5,88 juta pemilih berhak datang ke tempat-tempat pencoblosan untuk menentukan siapa pemerintah yang menjalankan negara Zionis itu berikutnya. Bukan rahasia bahwa perpolitikan di Israel berkelindan dengan nasib warga Palestina yang dijajah negara tersebut.
Namun, tahun ini, taruhannya lebih besar. Hasil pemungutan suara untuk menentukan siapa-siapa yang duduk di kursi parlemen sekaligus pengisi posisi perdana menteri bisa jadi persoalan, yang memperparah konflik di wilayah tersebut dan menelan kian banyak korban jiwa.
Sebanyak 14 partai utama akan bersaing untuk menduduki 120 kursi di 21 Knesset (parlemen) Israel. Partai tertentu atau koalisi partai-partai harus memenangkan mayoritas 61 kursi dari 120 kursi dalam membentuk pemerintahan, agar bisa memilih seorang pemimpin untuk menjadi perdana menteri.
Kabar buruknya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu (69 tahun), pemimpin partai sayap kanan Likud, juga ikut bertanding untuk masa jabatan kelima. Menurut jajak pendapat, seperti dilansir Aljazirah, pemilu kali ini adalah perlombaan ketat Netanyahu melawan saingan utamanya Benny Gantz (59). Gantz adalah seorang mantan petingi militer Israel (IDF) yang memimpin partai pertengahan Biru dan Putih.
Tudingan korupsi dan tangan besinya sepanjang jabatan sebagai perdana menteri sejauh ini belum menyurutkan dukungan bagi Netanyahu. Menurut survei oleh Institut Demokrasi Israel, sebagian besar kaum muda Israel lebih memilih Netanyahu daripada saingannya.
Selama masa jabatannya, berkali-kali serangan ke Jalur Gaza dilancarkan militer Israel dengan ribuan korban jiwa dari pihak Palestina. Ia juga berhasil membujuk Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan mengakui klaim Israel atas Dataran Tinggi Golan yang direbut dari Suriah pada 1967.
Benny Gantz sedianya juga bukan juru damai. Dia menjabat sebagai kepala staf militer dalam dua serangan militer di Jalur Gaza pada 2012 dan 2014. Dalam upaya untuk memenangkan pemilih sayap kanan, dalam video kampanye Gantz juga membanggakan pembunuhan warga Palestina.
Ia juga membanggakan perannya mengirimkan Jalur Gaza kembali ke "Zaman Batu" merujuk serangan udara yang diluncurkan pada 2014.
Namun, janji Netanyahu belakangan yang lebih membuat khawatir banyak pihak. Dalam upayanya merebut suara, ia menjanjikan akan menganeksasi Tepi Barat, wilayah yang sejatinya milik Palestina dan digadang-gadang jadi pusat negara mereka jika merdeka kelak.
“Kami akan memastikan bahwa kami bertanggung jawab di lapangan dan akan memberlakukan kedaulatan atas permukiman Yudea dan Samaria (Tepi Barat),” katanya dalam sebuah wawancara dengan televisi Israel akhir pekan lalu.
Dalam wawancara terpisah pada Ahad (7/4), Netanyahu mengatakan, akan membangun permukiman baru di wilayah Palestina yang diduduki tersebut. “Kami akan terus mengendalikan seluruh wilayah barat sungai (Yordania),” ujar Netanyahu merujuk pada Tepi Barat. Gantz belakangan mengecam janji tersebut.
Israel mulai menduduki Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur, setelah memenangkan perang melawan Yordania, Suriah, dan Mesir pada 1967. Sejak saat itu, Israel mulai meluncurkan proyek pembangunan permukiman Yahudi di Tepi Barat.
Mendekati tiga juta warga Palestina hidup di Tepi Barat. Saat ini terdapat lebih dari 100 permukiman ilegal Israel di Tepi Barat. Permukiman itu dihuni sekitar 650 ribu warga Yahudi Israel. Masifnya pembangunan permukiman ilegal, termasuk penguasaan atas Yerusalem Timur, dinilai menjadi penghambat terbesar untuk mewujudkan solusi dua negara antara Israel dan Palestina.
Belum lagi pemilu digelar, Israel sudah mulai memberlakukan isolasi menyeluruh di Tepi Barat dan memblokir semua akses perbatasan ke Jalur Gaza. Dilaporkan laman kantor berita Palestina, WAFA, dengan ditutupnya jalur ke Tepi Barat dan Gaza, semua pemegang izin yang dikeluarkan Israel akan dilarang. Mereka diizinkan melintas hanya untuk kasus darurat, seperti kesehatan dan kemanusiaan.
Israel memang secara teratur memberlakukan pembatasan ketat terhadap gerakan warga Palestina saat menggelar pemilu atau pada hari libur Yahudi. Hal itu telah sangat memengaruhi mata pencaharian ratusan ribu warga Palestina yang bekerja di wilayah yang diduduki Israel.
Atas kemungkinan aneksasi Tepi Barat, pihak Palestina mengirimkan ancaman mereka. “Jika Netanyahu ingin menyatakan kedaulatan Israel atas Tepi Barat, Anda tahu dia akan menghadapi masalah sebenarnya?” kata Menteri Luar Negeri Palestina Riyad al-Maliki kepada The Associated Press di sela-sela acara Forum Ekonomi Dunia di Yordania pada Ahad (7/4).
Dia menegaskan, rakyat Palestina tidak akan hengkang selangkah pun dari Tepi Barat. “Kami akan tetap berada di sana. Komunitas internasional harus berurusan dengan itu,” ujarnya.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) Saeb Erekat telah melayangkan kecaman terhadap rencana Netanyahu mencaplok Tepi Barat jika kembali terpilih sebagai perdana menteri Israel.
“Israel akan terus terang-terangan melanggar hukum internasional selama komunitas internasional akan terus memberikan penghargaan kepada Israel dengan impunitas, khususnya dengan dukungan pemerintahan (Donald) Trump serta dukungan atas pelanggaran Israel terhadap hak nasional dan hak asasi manusia rakyat Palestina,” kata Erekat.
Pejabat Hamas, Sami Abu Zuhri juga mendesak Otoritas Palestina menghentikan kerja sama keamanannya dengan Israel di Tepi Barat yang diduduki. "Mimpi Netanyahu untuk mencaplok Tepi Barat tidak akan pernah tercapai, dan kami tidak akan membiarkan itu terjadi. Sudah waktunya untuk menghentikan koordinasi keamanan dengan pendudukan, dan bersatu dalam menghadapi tantangan ini," kata Abu Zuhri.
Dunia juga mulai melayangkan kecaman atas rencana Netanyahu. “Inggris mengecam keras promosi Pemerintah Israel pada 5 April atas rencana dan tender untuk permukiman yang lebih banyak di Tepi Barat,” ujar pelaksana tugas menteri Inggris untuk Timur Tengah Mark Field dalam sebuah pernyataan pada Ahad (7/4), dikutip laman Anadolu Agency.
Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu juga mengatakan, Tepi Barat adalah wilayah Palestina sehingga pendudukan Israel sangat melanggar hukum internasional.
"Pernyataan Perdana Menteri Netanyahu yang tidak bertanggung jawab untuk mencari suara sebelum pemilihan umum Israel tidak dapat dan tidak akan mengubah fakta ini," ujar Cavusoglu melalui akun Twitter-nya, kemarin. (rizky jaramaya ed: fitriyan zamzami)
Ikuti Whatsapp Channel Republika