REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Wakil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Saut Situmorang menegaskan tak ada kata kompromi terhadap para koruptor. Hal tersebut menanggapi dengan sikap toleran capres nomor urut 02 Prabowo Subianto yang akan memberi kesempatan bertobat dan memberi pensiun bagi para koruptor.
"Saya katakan kalau korupsi harus zero toleran. Zero toleran itu artinya tidak ada kompromi dengan koruptor karena dia extra ordinary crime," tegas Saut di Gedung KPK Jakarta, Senin (8/4).
Sebelumnya, dalam pidatonya di GBK, Prabowo Ahad (7/4), Prabowo sempat mengatakan akan meminta para koruptor bertobat dan mengembalikan uang negara. Koruptor juga akan diberi dana pensiun.
"Kita akan panggil koruptor-koruptor itu, kita akan minta mereka taubat dan sadar kembalikan lah uang-uang yang kau (koruptor) curi, ya boleh kita sisikan sedikit lah, boleh nggak? Ya untuk dia pensiun, berapa, Kita tinggalin berapa," ujar Prabowo saat itu.
Masih dalam kesempatan yang sama, Saut juga menyebut Prabowo telah salah persepsi terkait pengakuan KPK adanya kebocoran keuangan negara yang kerap disuarakan dirinya. Saut tak memungkiri, pernyataan mengenai kebocoran anggaran tersebut bersumber darinya. Saut menjelaskan, maksud pernyataannya bukanlah kebocoran dalam pengeluaran anggaran, melainkan potensi pendapatan negara yang bisa dicapai.
"Itu sebenarnya arti yang mungkin salah persepsi. saya pikir itu ya," ucap Saut.
Menurutnya, pendapatan negara saat ini sekitar Rp 2.400 triliun berdasarkan APBN. Namun, berdasarkan diskusi yang dilakukan KPK bersama pihak terkait lainnya, Indonesia seharusnya mampu meraih pendapatan sekitar Rp 4.000 triliun.
"Kami berdiskusi di banyak tempat kita tuh bisa mengejar Rp 4.000 triliun. Jadi kekurangannya sekitar Rp 2.000 triliun. Jadi itu bukan kebocoran, potensi. Jadi berpikiran bukan saya, kita juga dalam diskusi banyak tempat itu bukan soal kebocoran, yang disampaikan oleh ibu itu (Basaria) adalah kita tuh sebenarnya punya potensi banyak lagi," terangnya.
Karena, dengan dana Rp 4.000 triliun dalam APBN, banyak hal yang bisa dilakukan pemerintah, salah satunya bisa menutup defisit BPJS atau meningkatkan dana desa yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat.
Sebelumnya dalam orasi Prabowo, ia menyebut bahwa KPK menyatakan keuangan negara yang bocor Rp 2.000 triliun. Prabowo menjelaskan hitung-hitungan soal kebocoran Rp 1.000 triliun itu sangat mudah. Dia mengaku sering diejek karena berbicara soal ekonomi.
"Ada yang mengatakan Prabowo itu apa? Nggak punya gelar kok berani bicara ekonomi. Saya mungkin tidak punya gelar akademis formal. Tapi sekadar berhitung saya bisa. Setelah saya hitung-hitung, ke mana ini uang? Ada 1.000 triliun yang bocor. Gampang sekali hitungannya," jelas Prabowo saat itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika