REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kebaratan dengan konsep kampanye akbar yang digelar oleh Prabowo-Sandi. Sehingga SBY kemudian memberikan masukan melalui suratnya agar kampanye yang diselenggarakan BPN harus menggambarkan kampanye nasional yang inklusif.
Ketua Divisi Advoksi dan Hukum Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean menjelaskan bahwa SBY seolah mendapatkannya informasi bahwa kampanye akbar yang akan digelar BPN adalah eksklusif untuk golongan tertentu. Namun dia tidak tahu dari mana SBY mendapatkan informasi tersebut sehingga kemudian memberikan masukan melalui surat itu.
Sehingga menurutnya maksud dari surat SBY bukanlah untuk menegur konsep kampanye akbar yang diusung Prabowo-Sandi melainkan memberikan masukan. Karena melalui surat itulah, SBY ingin mematahkan image bahwa seolah Prabowo Subianto akan mendirikan negara khilafah.
“Jadi itu bukan teguran. Beda ya teguran dengan saran. Karena Pak SBY ingin menjaga dan mematahkan stigma yang selalu dituduhkan kepada Pak Prabowo bahwa Prabowo akan mendirikan negara khilafah,” kata Ferdinand kepada Republika.co.id, Senin (8/4).
Terbukti ungkapnya, dalam kampanye akbar kemarin tuduhan-tuduhan tersebut terpatahkan dengan sendirinya. Karena pendukung Paslon 02 bukan saja dari umat muslim namun juga hadir para tokoh-tokoh agama lain.
“Jadi pernyataan pak Prabowo dalam suratnya itu adalah untuk mematahkan semua tuduhan-tuduhan itu, dan terbukti kemarin tuduhan itu sudah patah dengan sendirinya, melihat rangkaian acara yang dilaksanakan oleh panitia kemarin,” jelas dia.
Rangkaian acara yang dibuat terang Ferdinand diawali dengan solat tahajud bersama kemudian solat subuh berjamaah oleh seluruh umat muslim yang hadir. Kemudian dilanjutkan dengan doa bersama oleh para tokoh agama lain.
“Muslim melakukan ibadah mulai dari tahajud bersama, subuhan bersama dan munajat. Kemudian dilanjutkan doa dari Protestan dan Katolik, serta Budha dan Hindu,” kata Ferdinand.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
