REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid (HNW) menyebut seluruh alumni 212 berhak menentukan dukungan politik. Hal ini disampaikan menyusul tudingan yang disematkan pada Alumni 212 sebagai suatu gerakan politik lantaran mendukung Paslon 02 Prabowo-Sandi.

"Mereka punya hak pilih. Mereka punya hak politik. Kalau mereka menyatakan dukungan ke kelompok mana pun, ya itu hak mereka. Kalau kemudian mereka menyatakan dukungan ke 02, misalnya, ya itu hak mereka. Di mana salahnya?" kata Hidayat di Jakarta, Jumat (5/4).

Hidayat menyampaikan, tidak ada undang-undang yang dilanggar bila Alumni 212 menunjukkan arah politik. Sikap ini, kata Hidayat, tak jauh berbeda dengan deklarasi kelompok ulama atau santri yang mendukung Paslon 01 Jokowi. "Yang penting adalah bahwa dukungan itu benar-benar jujur, bukan manipulatif, bukan karena dibayar," ujar dia.

Hidayat pun menyebut aneh bila Alumni 212 kemudian dicap negatif lantaran mendukung Prabowo Sandi. Untuk diketahui, Alumni 212 direncanakan hadir ke Kampanye Akbar Prabowo-Sandi di Gelora Bung Karno pada Ahad (7/4) besok.

Hidayat menyatakan, kehadiran 212 sendiri sebenarnya tidak perlu dipermasalahkan. "Yang penting kan adalah bahwa itu smeuanya tetap aman tertib dan damai sesuai apa yang diharapkan, dan sesuai dengan tradisi 212," kata dia.

Hidayat menambahkan, Alumni 212 juga bukan hanya milik Pilpres. Namun, Alumni 212 juga telah melakukan kegiatan meliputi dimensi kehidupan lain. Hidayat mengatakan, wajar pula bila Alumni 212 sebagai gerakan keislaman kemudian menyentuh politik.

"Ya islam memang tidak memisah-misahkan antara politik dan nonpolitik. Yang penting semuanya dilakukan dengan cara baik dan benar. Sesuai aturan hukum, tidak merugikan pihak lain, bisa dipertanggungjawabkan secara moral secara hukum itu saja," ujat Hidayat menegaskan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika