REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah kalangan dan tokoh dari universita swasta di Indonesia, mendeklarasikan dukungan untuk pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahudin Uno dalam Pilpres 2019. Kalangan yang menamakan diri sebagai Gerakan Elaborasi Rektor, Akademisi, Alumni dan Aktivis Kampus (GERAK) Indonesia memastikan akan menjadi motor penggerak kemenangan paslon nomor urut 02 tersebut di kalangan terpelajar dan cendekiawan.
GERAK Indonesia, sebetulnya aksi politis dari Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI). Namun Ketua Umum APTISI, Prof Budi Djatmiko menyampaikan ada sekitar 2.100 orang yang terlibat dalam APTISI yang akan memastikan kemenangan Prabowo-Sandi. Namun karena kalangan tersebut juga melibatkan peran mahasiswa dan alumni kampus-kampus swasta di Indonesia, wadah pendukung Prabowo-Sandi mereka namai sebagai GERAK Indonesia.
“Kami berharap mudah-mudahan Allah kabulkan doa kita bersama. Saya memproklamirkan Gerakan Elaborasi Rektor, Akademisi, Alumni, dan Aktivis Kampus mendukung sekuat-kuatnya untuk kemenangan Prabowo-Sandi,” kata Budiman saat pidato pembuka deklarasi dukungan di Balai Kartini, Jakarta, Jumat (5/4).
Budiman, pun didaulat sebagai ketua umum gerakan mendukung Prabowo-Sandi tersebut. Kata dia, dalam deklarasi dukungan memang tercatat ada 2.100 nama. Tetapi, kata dia, ada sejumlah kalangan kampus swasta yang tak menghendaki namanya muncul, dan tak ikut dalam deklarasi.
Budiman, dalam deklarasi tersebut ditemani sejumlah mantan menteri dan mantan ketua ligislator pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), seperti Adyaksa Dault dan Marzuki Alie. Dalam deklarasi tersebut, Prabowo hadir, dan menerima Budiman untuk menyampaikan sejumlah kondisi sekaligus amanah perbaikan kepada Prabowo-Sandi jika berhasil memenangkan Pilpres 2019.
Dalam pidatonya, Budiman memaparkan tentang kondisi perguruan tinggi swasta di Indonesia saat ini. Kata dia, dari sisi anggaran, alokasi APBN untuk kampus-kampus seluruh Indonesia, di angka Rp 98 triliun. Namun alokasi tersebut tampak tak imbang.
Kata dia, sampai 2019, tercatat ada sekitar 4.500 perguruan tinggi swasta di Indonesia. Sedangkan perguruan tinggi negeri, hanya sekitar 200-an. Akan tetapi, dari angka APBN, cuma sekitar 7,5 persen dialokasikan kepada seluruh perguruan tinggi swasta. Selebihnya diperuntukan untuk perguruan tinggi negeri.
Artinya, kata dia, 93 persen perguruan tinggi swasta yang mendominasi pendidikan kesarjanaan di Indonesia, cuma menikmati sedikit anggaran negara. Padahal kata dia, indikator-indikator kemajuan perguruan tinggi di Indonesia, antara swasta dan negeri, dituntut sama.
“Walaupun saya sebagai presiden GERAK Indonesia, tetapi di bawah saya ada banyak rekotor-rektor dari perguruan tinggi swasta yang meminta, jika Allah menghendaki Prabowo-Sandi sebagai presiden dan wakil presiden 2019, agar ketidakadilan antara perguruan tinggi swasta dan negeri ini dievaluasi,” ujar dia.
Ia meminta, agar pembagian anggaran antara perguruan tinggi negeri dan swasta dalam APBN, bisa lebih berkeadilan. “Anggaran-anggaran untuk kemajuan riset dan teknologi di perguruan-perguruan tinggi swasta, pun sangat kecil sekali,” sambung dia.
Permasalahan kedua di perguruan tinggi swasta, kata Budiman saat ini tentang kontrol dan pengawasan ketat dari pemerintah dalam segala aspek. Padahal kata dia, mengacu UU Pendidikan Nasional 2003, pemerintah hanya diwajibkan melakukan kontrol atas kualitas pendidikan perguruan tinggi swasta.
Namun pemerintah melangkah dalam dengan turut campur dan mengontrol setiap kebijakan otonom di perguruan tinggi swasta. Ketiga, kata Budiman agar Prabowo-Sandi menghapus pajak dari keberadaan perguruan tinggi swasta. APTISI kata Budiman, melakukan riset pendidikan kampus di 32 negara-negara maju yang tak ada satupun menarik pajak kepada perguruan tinggi swasta.
Karena itu, GERAK Indonesia meminta kepada Prabowo-Sandi agar menghapus setiap pajak yang terkait dengan aktivitas pendidikan jika berhasil menuju Istana Negara pada tahun ini. Kata Budiman, keharusan pemerintah menghapus pajak dari sektor pendidikan, kewajiban negara sesuai amanah UU 12/2012 tentang Pendidikan TInggi yang menegaskan kampus-kampus sebagai badan nonprofit.
“Saat ini pemerintah memperlakukan perguruan-perguruan tinggi, seperti perusahaan atau perseroan terbatas. Tentu ini sangat salah,” kata Budiman. UU yang sama, pun kata Budiman mewajibkan setiap perguruan tinggi swasta memiliki tenaga pengajar dengan minimal ijazah Strata-2.
Akan tetapi, ujar dia, kewajiban tersebut sulit terealisasi lantaran minimnya bantuan dari pemerintah menyediakan beasiswa bagi para dosen untuk dapat meningkatkan jenjang pendidikannya. Di APTISI kata dia, masih tercatat ada sekitar 37 ribu dosen dengan pendidikan rendah, Sarjana.
“Kami ingin agar Pak Prabowo jika terpilih menjadi presiden, memberikan kemudahan dengan memberikan beasiswa kepada para dosen-dosen ini,” ujar Budiman. Ia menambahkan, agar Prabowo-Sandi memperhatikan kualitas pendidikan lanjutan kesarjanaan yang sejak lama cuma terkonsentrasi di Pulau Jawa.
Data APTISI, kata Budiman, perguruan-perguruan tinggi swasta di luar Pulau Jawa tak sanggup membuka program Strata-2 ataupun Doktoral lantaran kekurangan tenaga pengajar. Ia meminta agar Prabowo-Sandi mengaplikasikan sistem peningkatan pendidikan lanjutan sarjana di luar Pulau Jawa.
Terakhir, tetapi menurut Budiman paling krusial yakni soal sinerjisitas antara lulusan perguruan tinggi swasta dengan dunia kerja. Kata dia, saat ini tercatat lima juta mahasiswa di seluruh perguruan tinggi swasta, dengan tenaga, dan alumni sekitar 20-an juta.
Namun dari angka-angka tersebut, belum ada jaminan dari pemerintah tentang lapangan kerja yang mampu menyerap sumber daya manusia berpendidikan minimal tersebut. Budiman menyarankan agar program Link and Match dalam misi ekonomi Prabowo-Sandi mengurangi pajak di lini industri, dengan kompensasi memastikan pekerja dari lulusan perguruan tinggi swasta.
Padahal menurut dia, jumlah mahasiswa dan lulusan perguruan tinggi swasta kompetitif di bidang industri. “Dengan sumber daya manusia yang ada dari perguruan tinggi swasta, seharusnya Indonesia mampu memiliki industri dalam negeri buatan lulusan-lulusan perguruan swasta,” ujar dia. Budiman mengaku punya pengalaman bersama sejumlah mahasiswa swasta, dapat membuat mobil, alat berat, bahkan tank baja.
Ikuti Whatsapp Channel Republika