REPUBLIKA.CO.ID, CIREBON -- Komandan Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyebut partainya belum memikirkan apakah akan mendapat jatah menteri apabila Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 01 Prabowo-Sandi terpilih di Pilpres 2019. Pembicaraan tentang masalah itu, menurutnya justru akan melukai perasaan rakyat.
Selain itu, AHY menegaskan Demokrat tidak tertarik dengan isu politik adu domba, karena itu bisa memecah belah dan tidak mengedukasi rakyat. "Kami tidak terlalu tertarik pada gimik politik yang tidak mengedukasi rakyat," kata AHY di Cirebon, Jabar, Selasa (3/4). Pernyataan itu menanggapi isu akun Ferdinand yang menyerang Partai Gerindra.
Menurutnya, pada masa kampanye Pemilu 2019 sangat sering melihat dan mendengar caci maki antara pendukung calon presiden, padahal itu sangat tidak baik. Karena dengan adanya politik adu domba, maka akan memecah kerukunan anak bangsa, antartetangga dan bahkan saudara bisa juga ribut gara-gara beda pilihan.
"Jangan sampai hubungan keluarga retak gara-gara capres. Temen lama tiba-tiba dikeluarkan dari grup WA gara-gara beda pandangan politiknya," tuturnya.
Dia mengatakan dengan adanya politik adu domba dalam pesta demokrasi lima tahunan itu, maka semua akan merugi. Padahal kata AHY, pesta demokrasi itu seharusnya disikapi dengan suka cita tanpa harus saling mencaci maki, karena berbeda pilihan itu menjadi hal yang wajar.
"Kita semua merugi kalau seperti itu, padahal ini adalah pesta demokrasi yang seharusnya disikapi dengan suka cita dan gembira karena kita ingin menyongsong Indonesia yang lebih baik," ujarnya.
AHY mengaku Partai Demokrat tengah fokus dengan tujuannya, yakni berhasil meraih suara terbanyak di Pileg dan memenangkan Prabowo-Sandi pada Pilpres 2019. Dia menegaskan isu tudingan akun Ferdinand terhadap Partai Gerindra tak membuat retak koalisi pengusung Prabowo-Sandiaga Uno. AHY tak menampik kerap muncul masalah-masalah di antara partai koalisi. "Kami lebih tertarik menyikapi isu yang subtansial dibandingkan gimik politik, yang tentunya tidak mengedukasi rakyat. Karena ini bahaya, bisa memacah persatuan," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika