REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan tidak pernah melakukan pembiaran terhadap laporan 17,5 juta data pemilih tidak valid yang dilaporkan oleh BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Jawaban atas laporan BPN akan diserahkan KPU pekan ini.
"Kan teman-teman juga tahu, setiap ada masukan selalu kami tindaklanjuti. Nah, bagaimana tindaklanjutnya, hari ini insya Allah rampung. Kami akhir pekan ini akan jawab secara menyeluruh dokumen yang disampaikan BPN kepada KPU," ujar Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Viryan Azis kepada wartawan, Senin (1/4).
Dia melanjutkan, perkembangan terakhir terkait temuan itu yakni masih adanya pemilih yang berada di satu TPS dalam jumlah besar. Berdasarkan hasil identifikasi KPU di lima provinsi, yakni Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Banten kondisi itu ada di 2.092 TPS.
"Kemudian soal pemilih yang tanggal, bulan dan tahunnya terkonsentrasi, pengajuan dari BPN kan dicek melalui sampel. Namun, kami tidak melakukan sampel, semuanya kami cek. Supaya tak ada lagi kecurigaan dan kekhawatiran. Kita cek semua, hampir selesai," tegas Viryan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
