REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan, merespons pernyataan capres Prabowo Subianto soal pelabuhan yang dikelola pihak asing. Dia menegaskan tidak semua pelabuhan dikelola oleh pihak luar negeri.
"Kan kalau pelabuhan-pelabuhan strategis, Presiden (Jokowi) sudah sampaikan, tidak akan pernah kita kerjasamakan. Namun, pelabuhan-pelabuhan yang sifatnya komersial kita kerjasamakan tetapi tetap kita yang kontrol, salahnya di mana?," ujar Luhut kepada wartawan di Hotel Shangri-La, Jakarta Pusat, Sabtu (30/3).
Dia melanjutkan, kondisi semacam itu berlaku secara univsersal. Negara-negara lain pun melakukannya. "Itu secara universal berlaku. Di negara lain kamu tanya saja," tambah Luhut.
Sebelumnya, Prabowo mengkritik langkah pemerintahan Jokowi yang mengizinkan pihak asing ikut mengelola bandara dan pelabuhan di Indonesia. Hal itu disampaikan Prabowo dan Jokowi dalam debat keempat capres di Hotel Shangri-La, Jakarta, Sabtu.
Awalnya, Prabowo mengatakan, hanya sedikit negara di dunia yang mengizinkan pihak asing ikut mengelola bandara dan pelabuhan di negaranya. "Bukan kita antiasing, ini menyangkut kedaulatan nasional," kata Prabowo.
Prabowo kemudian menyinggung pengalamannya di militer yang dilatih untuk mengamankan objek-objek vital seperti stasiun, bandara, pelabuhan. Dia mengaku khawatir jika ada masalah dengan kerja sama tersebut, maka bandara atau pelabuhan yang dikelola asing kemudian ditutup.
Namun, Prabowo tidak memaparkan bandara atau pelabuhan mana yang ikut dikelola asing. "Pelabuhan dan bandara saluran nafas bangsa," lanjut Prabowo.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
