REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo mengatakan Pemerintah ke depan memerlukan pemerintahan yang digital melayani (Dilan). Karenanya, Jokowi menilai perlunya reformasi dalam pelayanan publik lewat elektronik.
Hal itu disampaikan Jokowi dalam segmen pertama visi misi debat keempat calon presiden Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 yang digelar di Hotel Shangri-La, Jakarta, Sabtu (30/3) malam.
"Pemerintahan ke depan diperlukan pemerintahan yang 'Dilan' atau digital melayani. Oleh sebab itu diperlukan reformasi dalam pelayanan publik lewat elektronik," ujar Jokowi di Hotel Shangri-La, Jakarta, Sabtu (30/3) malam.
Jokowi melanjutkan, Pemerintahan mendatang juga diperlukan penajaman dan penyederhanaan kelembagaan. Selain itu, ia menilai perlunya, peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur dikuti selanjutnya, reformasi tata kelola.
Debat kali ini mengangkat tema "Ideologi, Pemerintahan, Pertahanan dan Keamanan, serta Hubungan Internasional. Untuk bidang pertahanan, Jokowi menilai pentingnya kualitas SDM dan pengembangan kualitas SDM TNI dan Polri.
"Terutama teknologi persenjataan dan siber. Karena kedepan perangnya teknologi. Pengembangan alutsista di dalam negeri," ujarnya.
Jokowi menilai, Indonesia belum sepenuhnya mampu untuk mengembangkan hal tersebut, maka bisa bergabung dengan negara lain yang lebih dulu mampu.
Sementara di bidang politik luar negeri yang penuh dengan ketidakpastian dan proteksionisme meningkat, Jokowi menekankan pentingnya Indonesia berdiri tegak dalam menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif. Namun, kata Jokowi, harus tetap berpegang untuk memperjuangkan kepentingan nasional
"Namun Indonesia harus berdiri tegak dan bermartabat dan jalankan politik luar negeri yang bebas aktif, bebas jalankan dan perjuangkan kepentingan nasional dan aktif dalam perdamaian dunia," kata Jokowi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
