REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG—Pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah menghimpun 2.000 lebih usulan rencana pembangunan 27 kabupaten/kota pada 2020. Menurut Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappeda Jabar Yuke Maulani Septiana, pihaknya saat ini tengah mengolah 2.000 usulan kabupaten/kota.
Angka ini menurut Yuke, belum memasukan usulan dari masyarakat dan organisasi perangkat daerah (OPD) Pemrov Jabar. “Nilainya secara total belum kita hitung, sekarang yang lagi diolah 2.000 usulan,” ujar di Bandung, Jumat (29/3).
Menurut Yuke, dari angka ini pihaknya menargetkan hanya mengakomodasi satu lokasi satu kegiatan. Tahun lalu sampai Musyarawarah Rencana Pembangunan Jabar digelar, pihaknya bahkan menerima usulan hingga 30.000 kegiatan. “Itu masuk sistem e-planning, tapi yang difilter menjadi APBD untuk bantuan ke kabupaten/kota itu hanya 2.600 kegiatan,” katanya.
Angka usulan ini, kata Yuke, masih akan bertambah sampai penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2020 pada Juni mendatang. Namun pihaknya memastikan, kegiatan yang diprioritaskan untuk diberi bantuan keuangan adalah program yang menunjang kepariwisataan di daerah seperti penataan alun-alun, hingga akses ke objek wisata. “Alun-alun itu untuk kepariwisataan,” katanya.
Yuke memastikan provinsi pun tidak mungkin membiayai seluruhnya ribuan usulan tersebut. Yuke mengaku ketika APBD Provinsi tak mampu mendanai, maka pihaknya akan meneruskan usulan tersebut ke Pemerintah Pusat. “Kita juga sudah ada mitra CSR Jabar ada 167 perusahaan dan forum BUMN kita tawarkan, yang tidak terakomodir APBD kita tawarkan ke swasta,” katanya.
Kolaborasi pendanaan dengan swasta ini, kata dia, diharapkan bisa menopang ketidakmampuan APBD membiayai infrastruktur daerah. Yuke menunjuk program jalan mulus hingga ke desa yang digagas Gubernur Jabar Ridwan Kamil dipastikan akan mendorong keterlibatan swasta. “Jalan sampai ke desa itu target lima tahun, apakah akan kita biayai oleh provinsi, dengan kabupaten kota atau pihak lain,” katanya.
Yuke mengatakan, untuk program infrastruktur selama lima tahun ke depan, Pemprov Jabar membutuhkan dana sekitar Rp596 triliun. Menurutnya jika ini menggantungkan pada kocek daerah, maka program tersebut tidak akan tercapai dalam lima tahun. “Itu baru infrastruktur, belum urusan sosial, kapan tamatnya kalau APBD?” katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
