REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Panglima TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto, meminta masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi oleh berita bohong atau hoaks. Menurutnya, maraknya penyebaran berita hoaks adalah dampak negatif dari revolusi industri 4.0 yang sedang berjalan di Indonesia.
"Positifnya adalah mempermudah pekerjaan manusia dan negatifnya semakin maraknya penyebaran berita hoaks. Dengan perkembangan Revolusi Industri 4.0 ini, jangan lagi mudah terprovokasi oleh berita-berita hoaks," ujar Hadi dalam keterangan tertulis yang Republika terima, Kamis (28/3).
Hadi kemudian menghimbau masyarakat, untuk lebih mempererat persatuan dan kesatuan dalam menghadapi Revolusi Industri 4.0 itu. Hal itu perlu dilakukan dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang kita cintai bersama.
"Hal ini harus kita lakukan bersama untuk menjaga negara Indonesia menjadi negara makmur, gemah ripah loh jinawi toto tentrem kerto raharjo,” katanya.
Ia juga menerangkan, pada 2045 bangsa Indonesia akan menjadi kekuatan ekonomi nomor empat terbesar di dunia. Untuk menghadapi hal tersebut, kata dia, generasi muda tidak boleh berdiam diri, melainkan harus belajar. Menurutnya, para santri dan santriwati adalah sumber daya manusia unggul yang telah disiapkan untuk mengisi pembangunan dalam menghadapi Indonesia emas itu.
"Persyaratan menghadapi Indonesia emas tahun 2045 adalah menyiapkan sumber daya manusia terutama generasi mudanya dengan menjadi manusia yang unggul, sehingga dapat menghasilkan produktifitas dan didukung dengan teknologi tinggi,” ujarnya.
Panglima TNI menuturkan, sejatinya persatuan dan kesatuan seluruh komponen bangsa adalah prasyarat mutlak dalam pembangunan nasional. Menurutnya, pembangunan tidak hanya akan meningkatkan kesejahteraan, tetapi juga menjamin kedaulatan negara, keutuhan wilayah serta perlindungan bagi seluruh rakyatnya.
"Oleh karena itulah, TNI tidak akan pernah melupakan jati dirinya sebagai Tentara Rakyat, Tentara Pejuang, Tentara Nasional, dan Tentara Professional," jelas Hadi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika