REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Provinsi Jawa Barat (Jabar) akan menjadi prototipe percontohan pelaksanaan kurikulum kebencanaan. Hal tersebut disampaikan Gubenur Jawa Barat Ridwan Kamil usai acara Rapat Kerja Gubernur Forum Kerja sama Daerah-Mitra Praja Utama (FKD-MPU) ke-19 Tahun 2019, di The Trans Hotel, Jalan Gatot Subroto, Kota Bandung, Rabu (27/3).
Menurut Ridwan Kamil, saat ini konten dari kurikulum kebencanaan tersebut sedang dibahas. Pemprov Jabar juga, mendapat masukan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
"Karena belum ada contohnya, jadi (kurikulum kebencanaan) ini pionir," ujar Ridwan Kamil yang akrab disapa Emil.
Emil pun meminta saat Hari Kebencanaan 26 April, tak hanya berbentuk seremonial. Namun, di Provinsi Jabar sendiri akan memperingati dengan melakukan simulasi kesiapsiagaan kebencanaan. Menurutnya, kehadiran kurikulum kebencanaan dan Hari Kebencanaan ini mencerminkan sebuah kemajuan yang besar.
"Mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi daerah lain. Kita akhirnya melahirkan yang disebut resilience culture ya, atau budaya ketangguhan," katanya.
Pada kegiatan ini, sepuluh Gubernur yang tergabung FKD-MPU berkomitmen menyiapkan pola kerja yang lebih taktis terkait kebencanaan.Yaitu Gubernur Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Salah satunya akan menghasilkan cetak biru kesiapan kebencanaan.
Di tempat yang sama, Kepala BNPB Doni Monardo mengatakan, pihaknya bersama sejumlah gubenur menyusun sebuah cetak biru kebencanaan terkait edukasi. Di mana hal tersebut masuk dalam poin kelima perintah Presiden Republik Indonesia Joko Widodo saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana 2019 di JX Internasional Expo Surabaya, Sabtu (2/2) pagi.
"Kami mencoba untuk merumuskan nanti bersama dengan kemendikbud, bersama beberapa pakar di bidang kebencanaan. Tiap tiap level pendidikan tentu berbeda pengetahuannya. Mulai SD SMP dan SMA," paparnya Doni.
Kemudian, kata dia, hal tersebut akan diformulasikan sehingga nanti akan lebih banyak edukasi yang sifatnya praktek. Sementara, kata dia, terkait teori hanya di angka 30 persen. Adapun pola pelatihan dan pendidikan akan dibuat agar masyarakat dan anak-anak tidak merasa terbebani. "Jadi sambil bermain, mereka sambil diajarkan," katanya.
BNPB pun, kata dua, telah mengirimkan sejumlah undangan kepada kementerian dan seluruh gubernur se-Indonesia terkait Hari Kebencanaan yang jatuh setiap tanggal 26 April. Sehingga pada tanggal tersebut bisa dimanfaatkan oleh setiap provinsi untuk berlatih dan simulasi.
"Tidak perlu mengambil waktu khusus para pegawai, masyarakat bisa berlatih dari tempat masing masing. Yang mungkin lagi di sekolahan,di kantor, pasar, mungkin juga lagi di jalan misalnya, mengingat kembali apa yang harus dilakukan ketika terjadi bencana," katanya.
Hal ini pun, kata dia, akan disesuaikan di setiap daerah, mengingat spesifikasi potensi bencana yang berbeda-beda. Misalnya saja, untuk Selatan pulau Jawa lebih mengarah kepada antisipasi gempa dan tsunami, serupa pula di bagian pantai barat pulau Sumatera
"Kemudian dia beberapa tempat itu rawan terhadap gunung api. Jadi tiap tiap daerah ini diharapkan bisa melakukan simulasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing," ungkap Doni.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
