REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) lebih giat lagi melakukan sosialisasi pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) serentak kepada masyarakat. Dia menyebut, masih banyak pemilih yang masih belum mengetahui tentang pemilu tahun ini.

“Beberapa survei menyebut masih banyak pemilih yang belum banyak mengetahui soal pencoblosan dengan surat suara yang banyak,” kata Titi Anggraini di Jakarta, Selasa (26/3/2019).

Menurut dia, pemilu 2019 memiliki beban yang kompleks dan luar biasa karena pemilu legislatif dan pemilu presiden digelar berbarengan. Namun, dia mengatakan, perkembangannya bahwa pemilu presiden lebih dominan daripada legislatif.

“Menurut saya, menjelang 23 hari pencoblosan KPU harus mengintensifkan lagi kerja-kerja sosialisasinya, sehingga lebih banyak lagi pemilih secara masif dan luas,” katanya.

Maka dari itu, Titi meminta KPU harus lebih kreatif, pro aktif dan partisipatif melibatkan semua kalangan untuk mensosialisasikan soal teknis penyelenggaraan pemilu serentak 2019. Termasuk, kata dia, soal sumber-sumber informasi yang bisa diakses soal pemilih untuk mengetahui penyelengaraan pemilu 2019.

Titi menjelaskan KPU harus belajar dari pemilu 2014 dimana pemilu legislatif digelar terpisah dengan pemilu presiden. Meski demikian, dia mengatakan, tapi jumlah surat suara tidak sah itu terlalu tinggi pada angka 10 persen lebih atau setara 14 juta lebih suara.

“Itu harus menjadi pelajaran betul bagu KPU untuk evaluasi guna mengoptimalkan strategi diujung proses penyelengaraan pemilu. Karena diakui pemilu saat ini lebih rumit, lebih kompleks dengan dominasi pilpres dengan ketidaktahuan publik soal penyelengaraan pemilu,” katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika