REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) memastikan telah melakukan banyak penghematan, meski anggaran pemilu tahun 2019 ini melonjak dibanding tahun 2014 lalu. Kepala Biro Perencanaan Data Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumariyandon menjelaskan, penghematan yang dilakukan khususnya terkait biaya honor petugas pemilu.
KPU mengaku melakukan efisiensi anggaran mencapai 50 persen untuk honor petugas pemilu. Selain itu, KPU juga bisa memangkas biaya pemutakhiran data pemilih karena hanya perlu dilakukan sebanyak satu kali pada awal persiapan pemilu.
Sumariyandono menambahkan, upaya efisiensi anggaran oleh KPU juga dilakukan dalam beberapa aspek. Dalam hal pengadaan logistik, misalnya, KPU telah melaksanakannya secara elektronik melalui Katalog Nasional. Upaya ini diakui Sumariyandono mampu menghemat anggaran yang cukup besar dari pagu yang tersedia.
"Tahun Anggaran 2018, pengadaan logistik dapat menghemat 50,57 persen atau setara dengan Rp 483 miliar, sedangkan Tahun Anggaran 2019, efisiensi mencapai 31,4 persen atau setara dengan Rp 355 miliar," jelas Sumariyandono dikutip dari laman resmi Sekretariat Kabinet, Selasa (26/3).
Tidak sampai di situ, KPU juga mengupayakan penggunaan kotak suara dari bahan karton yang kedap air. Dari upaya tersebut, biaya pengadaan kotak suara diketahui bisa dipangkas hingga 70 persen. KPU memastikan bahwa kotak suara tersebut telah lulus uji kekuatan maupun kelayakan penggunaan.
Upaya lain KPU dalam menekan biaya salah satunya dari sisi fasilitasi kampanye bagi para calon anggota parlemen. Dari sepuluh kali fasilitasi kampanye yang diperbolehkan Undang-Undang, KPU membatasi pemberian fasilitasi sebanyak tiga kali saja. Praktik pemilu serentak telah dilakukan di sejumlah negara di dunia. Sumariyandono menyebutkan, Amerika Serikat menjadi salah satu contohnya.
"Gubernur atau kepala daerah di AS dipilih bersamaan dengan pemilihan presiden serta para senator," ungkap Sumariyandono.
Selain itu, dia menambahkan, pemilu serentak juga dilaksanakan oleh 12 negara dari total 18 negara di kawasan Amerika Latin.
Sebagai informasi, anggaran pemilihan umum (pemilu) tahun 2019 ini mengalami kenaikan hingga 61 persen dibanding anggaran pemilu pada 2014 lalu. Pemerintah mencatat, pemilu 2019 menyedot anggaran hingga Rp 25,59 triliun untuk menutup seluruh kebutuhan pemilihan presiden (pilpres) dan legislatif (pileg) serentak pada 17 April 2019 nanti. Sebagai gambaran, pemilu tahun 2014 lalu membutuhkan anggaran Rp 15,62 triliun.
Ikuti Whatsapp Channel Republika