REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Suhud Aliyudin, berharap para pejabat negara yang terlibat dalam kampanye terbuka mempertimbangkan soal etika pejabat publik. Para menteri yang mengambil cuti untuk kampanyekan Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin tersebut tidak memanfaatkan fasilitas negara yang melekat pada dirinya.
"Kami harap tidak ada pemanfaatan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye dan tidak ada 'mobilisasi' aparat dan pegawai negara," kata Suhud saat dihubungi melalui sambungan telepon, Senin (25/3).
Politikus PKS itu mngatakan para pejabat garus mengayomi seluruh masyarakat. Karena itu, ia mengharapkan lembaga-lembaga pengawas pemilu berperan aktif mengawasi jalannya kampanye yang dilakukan pejabat negara.
Ia pun mengingatkan agar pengawas pemilu tidak pilih kasih dalam mengambil tindakan hukum. "Kami mengharapkan masyarakat turut mengawasi dan turut melaporkan jika ada penyimpangan dalam pelaksanaan kampanye yang melibatkan pejabat negara," kata dia.
Sebelumnya kampanye rapat umum atau kampanye akbar sudah dimulai pada tanggal 24 Maret dan akan berakhir pada tanggal 13 April 2019.. Dalam kampanye terbuka ini diberlakukan sistem zonasi. Zonasi membagi 34 provinsi di Indonesia menjai dua, yaitu zona A dan zona B. Setiap zona terdiri dari 17 provinsi.
Hasil dari pengundian yang dilakukan KPU bersama perwakilan peserta pemilu beberapa waktu lalu, pasangan Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin beserta 10 parpol pendukung akan memulai kampanye rapat umum di zona B. Sementara Prabowo-Sandiaga dan 5 parpol pendukung ditambah Partai Garuda, akan memulai kampanye di zona A.
Sejumlah menteri dari Kabinet Kerja bakal mengambil cuti untuk turut kampanyekan Joko Widodo-KH Ma'ruf dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2019. Diantaranya adalah Sekretaris Kebinet Pramono Anung, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar, dan Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika