REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Satuan Tugas (Satgas) Citarum Harum membuat aplikasi telepon seluler untuk menginformasikan setiap perkembangan perbaikan sungai tersebut. Menurut Ketua Satgas Citarum Harum yang juga Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, nantinya aplikasi berbasis Android dan iPhone ini bisa diunduh oleh masyarakat untuk memantau setiap pekerjaan yang dilakukan untuk normalisasi sungai terpanjang di Jawa Barat ini.
"Sekarang sedang bikin Aplikasi Citarum Harum. Aplikasi tersebut, agar bisa digunakan dalam dua bulan ke depan. Sehingga, setiap yang dikerjakan, apapun, bisa muncul di aplikasi itu," ujar Ridwan Kamil yang akrab disapa Emil di Gedung Sate, Senin (25/3).
Emil mengatakan jika sudah bisa digunakan, ia memastikan setiap kelompok kerja (pokja) Satgas Citarum Harum akan mengunggahnya ke dalam aplikasi tersebut. "Tiap pokja posting satu progres, visual dan data apa saja," katanya.
Selain untuk menginformasikan kepada masyarakat, kata dia, aplikasi Citarum Harum ini pun siap menampung masukan dan kritikan dari warga terkait normalisasi tersebut. Semuanya, berkumpul di satu aplikasi tersebut.
"Semua yang anggap kita penting dan harus diketahui. Ada sistemnya, bisa masyarakat komplain," katanya.
Tak hanya itu, Emil pun telah menginstruksikan setiap pokja agar menginformasikan perkembangan kepada media. Tujuannya sama, agar masyarakat luasa bisa mengetahui setiap langkah yang dilakukan Satgas Citarum Harum.
"Warga Jawa Barat harus tahu setiap saat progresnya. Juga untuk mengedukasi, penanganan limbah, penanganan kasus," kata Emil.
Emil pun optimistis, penanganan Citarum akan lebih baik seiring terkoordinasinya setiap pokja. Ia pun mengusulkan adanya peran khusus untuk penanganan Citarum. Dengan hadirnya daerah otoritas khusus, ia meyakini perbaikan sungai tersebut akan lebih cepat dan maksimal.
"Menjadikan Citarum sebagai kawasan otoritas khusus. Jadi nanti menganggarkan untuk SDM-nya khusus, laboratoriumnya tak lagi di dinas-dinas daerah," katanya.
Emil menyontohkan, dengan hadirnya daerah otonomi khusus, penanganan sampah di badan sungai tersebut akan dilakukan secara maksimal. Misalnya, bisa membuat dinas kebersihan sendiri khusus untuk membersikan Citarum.
"Jadi nggak nunggu koordinasi ke-11 daerah ini urusan siapa yang ngangkutnya siapa," katanya.
Pembentukan daerah otonomi khusus inipun, kata dia, sejalan dengan lahirnya Peraturan Presiden (Perpres) tentang Citarum. "Perpres kan berlakunya tujuh tahun. Jadi usia statusnya sama. Ini otoritas khusus sementara selama Perpres ada," katanya.
Saat ditanya tentang bantuan dana seperti yang dijanjikan pemerintah pusat pada 2019 ini, Emil mengatakan belum cair. "Per hari ini belum. Uangnya kan muter, ke PUPR. Jadi mungkin dari kemenkeu sudah, tapi belum terasa di lapangan," katanya.
Emil menilai, bantuan anggaran tersebut sangat penting untuk memaksimalkan kinerja Satgas Citarum Harum. "Terutama yang untuk TNI," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika