REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin, Ace Hasan Syadzily, menyebut bendera Al-Liwa berkibar di tengah kampanye terbuka Prabowo Subianto di Manado, Ahad (24/3). Menurut Ace, bendera itu merupakan panji Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).
"Semakin jelas dan nyata Prabowo-Sandi didukung kelompok eks HTI. Indikasinya, keberanian mereka mengibarkan bendera Al-Liwa di panggung utama kampanye (Prabowo) di Kota Manado, bendera itu tampak tegak berdiri," kata Ace dalam siaran pers di Jakarta, Ahad.
Ace mengatakan bendera Al-Liwa adalah bendera yang menjadi panji HTI, yakni kelompok yang selama ini selalu menyuarakan konsep khilafah dan anti terhadap nation-state. Ia mengatakan HTI secara terang-terangan mengakui ingin menegakkan sistem khilafah yang anti-Pancasila.
"Eks HTI selama ini ada di balik pendukung utama Prabowo-Sandi. Mereka sangat militan melawan pemerintahan Jokowi karena Pemerintahan Jokowi bersikap tegas terhadap organisasi yang ingin mengancam ideologi Pancasila dan NKRI," kata Ace.
Ace mempertanyakan mengenai berkibarnya bendera Al-Liwa dalam kampanye terbuka Prabowo di Manado. "Bagaimana mungkin seorang Prabowo yang patriotik dan nasionalis tidak berani bersikap dengan tegas hanya karena ingin mendapatkan dukungan elektoral," kata dia.
Dia mengatakan tegaknya Pancasila dan NKRI harus di atas segalanya dibanding hanya ingin mendapatkan dukungan elektoral. Pilpres 2019 diikuti dua pasangan capres, yaitu no urut 01 Jokowi-Ma'ruf Amin dan no urut 02 Prabowo-Sandiaga.
Tak ada hubungan
Politikus Partai Gerindra, Sodik Mujahid menegaskan tak ada hubungan antara partainya, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dengan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Pernyataan tersebut sebagai bantahan atas tuduhan Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin.
TKN menuding pasangan nomor calon 02 didukung oleh organisasi terlarang tersebut. "Tidak ada hubungan sama sekali dan berbeda sama sekali antara HTI dengan Prabowo-Sandiaga dan partai koalisi 02 baik dari sisi prinsip, paradigma, visi dan misi," ungkap Sodik saat dihubungi melalui pesan singkat, Senin (25/3).
Ia menjelaskan, perbedaan tersebut adalah Gerindra dan Prabowo-Sandi mengakui dan menjunjung tinggi demokrasi dalam kehidupan bernegara, sedangkan HTI tidak mengakui demokrasi. Dengan demikian, tudingan TKN bahwa pasangan Prabowo-Sandiaga ditunggangi oleh organisasi yang telah dilarang keberadaannya oleh pemerintah tersebut.
Terkait bendera di panggung kampanye Prabowo di Manado, Sodik menegaskan bendera tersebut bukanlah bendera HTI, melainkan bendera Tauhid. Ia menyebutkan bendera tersebut perwujudan dari Pancasila, yaitu sila pertama.
Ia menambahkan tidak ada pelanggaran hukum dan konstitusi dari keberadaan bendera itu. Sebab, ia mengatakan, kalimat dalam bendera tauhid adalah representasi dari sikap keesaan Tuhan.
"Tidak ada pelanggaran hukum dan konstitusi dengan bendera tauhid yang jelas bukan bendera HTI. Akan jadi masalah dan layak dipertanyakan bahkan diproses hukum jika di panggung kampanye Prabowo adalah bendera PKI atau Komunis," kata juru debat BPN Prabowo-Sandiaga.
Ikuti Whatsapp Channel Republika